Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pemerintahan dan kinerja institusi. Di Indonesia, kepercayaan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Survei Indikator pada Mei 2025 menunjukkan bahwa hanya 23,7 persen masyarakat yang mempercayai Polri, posisi ini membuat Polri berada di urutan tiga terbawah bersama DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penurunan kepercayaan ini tidak hanya menjadi isu internal, tetapi juga berdampak secara nasional terhadap citra dan kredibilitas institusi tersebut.
Korupsi sebagai Faktor Utama Penurunan Kepercayaan
Salah satu penyebab utama penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah korupsi yang terjadi di dalam internal institusi. Kasus-kasus seperti Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, dan Tragedi Kanjuruhan mencerminkan adanya praktik-praktik tidak sehat dalam sistem pengelolaan kepolisian. Korupsi tidak hanya merusak integritas individu anggota Polri, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap fungsi dan tujuan institusi tersebut.
Korupsi dalam Polri dapat berupa suap, pemalsuan data, atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Polri tidak lagi menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional. Masyarakat mulai melihat polisi sebagai alat kekuasaan yang bisa dimanipulasi, bukan sebagai pelindung rakyat. Dampak dari hal ini adalah ketidakpuasan terhadap layanan kepolisian, serta meningkatnya keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum.
Konsekuensi Sosial dan Politik
Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri memiliki konsekuensi yang luas, baik secara sosial maupun politik. Secara sosial, masyarakat cenderung enggan melaporkan kejahatan karena takut diperlakukan tidak adil atau diintimidasi. Ini berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan yang tidak terlaporkan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.
Secara politik, penurunan kepercayaan terhadap Polri dapat memperlemah demokrasi. Sebab, Polri merupakan salah satu aktor utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Jika masyarakat tidak percaya pada polisi, maka akan sulit untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bahkan, tindakan yang dianggap eksesif oleh aparat kepolisian bisa dianggap sebagai bentuk perusakan demokrasi.
Reaksi dari Pihak Terkait
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, telah menyampaikan sorotan tajam terhadap situasi ini. Ia menekankan bahwa Polri harus mempertimbangkan dengan serius penghentian proses penangkapan terhadap aktivis yang terkait dengan demonstrasi. Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh mengorbankan martabat rakyat.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto juga menilai bahwa Polri saat ini justru mengkhianati reformasi 1998. Ia menyoroti adanya praktik hegemoni kekuasaan, seperti penempatan perwira aktif di jabatan sipil. Hal ini bertentangan dengan UU Kepolisian yang mensyaratkan anggota Polri untuk mengundurkan diri jika menduduki jabatan di luar struktur kepolisian.
Langkah yang Perlu Dilakukan
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, Polri perlu melakukan reformasi yang lebih radikal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional kepolisian.
- Memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui program partisipatif dan pengaduan publik.
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri agar lebih memahami prinsip etika dan profesionalisme.
Dengan langkah-langkah ini, Polri dapat kembali menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan menjalankan perannya sebagai pelindung rakyat dan penegak hukum yang adil.
Kesimpulan
Korupsi di internal Polri telah berdampak signifikan terhadap penurunan kepercayaan masyarakat secara nasional. Masalah ini tidak hanya menjadi isu internal, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik negara. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Polri perlu melakukan reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen, harapan untuk membangun institusi kepolisian yang bersih, profesional, dan transparan dapat tercapai.
Leave a Reply