TRENDING NEWS
Mengapa Prajurit TNI Aktif Harus Berani Menolak Perintah Atasan yang Melanggar Hukum Positif?
Pendahuluan Dalam sistem militer, prajurit TNI memiliki tanggung jawab untuk mematuhi perintah atasan. Namun, ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan.…
Read MorePenyidikan Dana Hibah Kemenpora: Pemeriksaan Saksi Terkait Proposal Fiktif Organisasi Kepemudaan
Pendahuluan Kasus dana hibah yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali menjadi perhatian publik setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi…
Read MoreMengapa Pengawasan Publik Melalui Media Sosial Bisa Jadi Tekanan Positif untuk Perbaikan Kinerja Polri?
Pengawasan Publik Melalui Media Sosial: Mekanisme yang Mengubah Dinamika Hubungan Antara Polri dan Masyarakat Dalam era digital yang semakin berkembang,…
Read MoreMengapa Program Makan Bergizi Gratis Memerlukan Pengawasan dari Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai “MBG Watch”?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak…
Read MoreMengapa Pengawasan Umum di TNI AU Kini Lebih Fokus pada Pembinaan Personel dan Penerapan Hukum?
Pengawasan umum di TNI Angkatan Udara (TNI AU) kini mengalami pergeseran fokus yang signifikan. Dulu, pengawasan tersebut lebih berorientasi pada…
Read More
Mengapa Program Pencegahan Korupsi 2025–2026 Jadi Prioritas Utama KSP?
Pendahuluan Pencegahan korupsi menjadi salah satu isu penting yang terus mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Dalam rangka menjalankan komitmen…
Read More
Mengapa Peningkatan Kapasitas Auditor TIK Sangat Penting dalam Menghadapi Era Audit Digital?
Perkembangan Teknologi Informasi dan Tantangan yang Muncul Perkembangan teknologi informasi (TIK) yang pesat telah mengubah cara pemerintah bekerja dan memberikan…
Read More
Penyidikan Dana Insentif Tenaga Kesehatan di Papua: Dugaan Pemotongan Hak Nakes oleh Oknum Manajemen RS
Latar Belakang Masalah Di tengah krisis kesehatan dan permasalahan anggaran yang sering muncul, penyidikan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) di…
Read More
Mengapa Reformasi Birokrasi Polri Berbuah Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025?
Reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya dalam sektor kepolisian, telah menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan reformasi…
Read More
Mengapa Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Polri Dianggap Memberikan Celah Bagi Polisi Aktif di Jabatan Sipil?
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian…
Read More