Mabesnews.TV-Medan-Pengurus Daerah (Pengda) Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP21) Sumatera Utara bekerja sama dengan Kanwil DJP Sumatera Utara I menggelar Sosialisasi Perpajakan di Aula/Ruang Rapat Kanwil DJP Sumatera Utara I, Jalan Sukamulia No174 A Medan Jumat 13/11/2026.
Sosialisasi perpajakan ini sehubungan dengan regulasi perpajakan terbaru mengenai PMK No. 71 Tahun 2026 serta Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Perpajakan KEP-239/PJ/2026,
Kegiatan sosialisasi yang dibuka resmi oleh Kakanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto diikuti 100 peserta. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan.
Tampilkan sebagai narasumber Tim Penyuluh / Ahli dari Kanwil DJP Sumatera Utara I Aldy Fardian dan Keynote Speech, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Belis Siswanto.
Ketua Pengda AKP2I Sumatera Utara Drs. S. Simarmata, S.E., Ak., M.M., BKI dalam sambutan tertulis yang dibacakan Julius Raja,SE,MM.BKP, Wakil Ketua II Pengda AKP2I Sumatera Utara menyatakan sosialisasi perpajakan ini bukti nyata sinergi antara AKP2I dengan Kanwil DJP Sumatera Utara I.
“AKP2I hadir bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi sebagai Mitra Terpercaya dan Strategis DJP – mitra yang menjembatani pemahaman aturan kepada Wajib Pajak, mitra yang menjaga kepatuhan, dan mitra yang membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan,” ujar S Simarmata pada acara yang dihadiri Sekretaris AKP2I Pengda Sumut, Jonny,S.A.N, C.S.P, C.P.M, BKP.
Disebutkan PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024, dan KEP-239/PJ/2026 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, adalah dua aturan yang sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu.
KEP-239 lanjut S Simarmata memberikan kesempatan luar biasa bagi Wajib Pajak. Bagi yang terlambat lapor SPT, yang membetulkan SPT, terlambat bayar, bahkan yang sudah terbit STP dan SKP-nya, diberikan kesempatan penghapusan sanksi sampai dengan 100%, jika dilakukan dalam periode 8 Oktober sampai 31 Desember 2026.
“Ini adalah momentum. Kalau kita terlambat menjelaskan, Wajib Pajak akan kehilangan haknya. Kalau kita salah memahami, permohonan PSA bisa salah jalur, dan permohonan pembatalan STP Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c bisa tertukar, dan akhirnya ditolak,” paparnya.
Karena itu, lanjutnya Pengda AKP2I Sumatera Utara merasa terpanggil untuk memfasilitasi sosialisasi ini. “Kami ingin anggota AKP2I dan peserta di sini tidak hanya tahu aturannya, tetapi paham betul cara praktiknya di Coretax: cara mengajukan dan cara menjawab SPKPP, dan cara membedakan mana yang masuk Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c”, papar S Simarmata.
“Secara khusus, pengurus AKP2I Sumatera Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Belis Siswanto, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, dan kepada Bapak Aldy Fardian, Kabid P2Humas Kanwil DJP Sumatera Utara I beserta seluruh jajarannya, yang telah berkenan menyediakan tempat juga menjadi narasumber dan mitra dalam kegiatan ini. Ini bukti bahwa DJP tidak hanya sebagai otoritas, tetapi juga sebagai mitra Konsultan Pajak untuk edukasi bagi Wajib Pajak.,” ucap S Simarmata.
Kepada seluruh peserta, S Simarmata berpesan kepada para peserta setelah mengikuti sosialisasi ini diharapkan menjadi garda terdepan untuk membantu Wajib Pajak di Sumatera Utara agar bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.(tiar)
Leave a Reply