![]()
MabesNews.tv, BANGKALAN – Pelaksanaan proyek revitalisasi di SDN Karanganyar 2, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menjadi sorotan Forum Pemuda Bangkalan (FPB). Proyek yang diduga tidak dilengkapi papan informasi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan informasi dan dugaan hasil pemantauan di lapangan, pekerjaan revitalisasi tersebut diduga tidak memasang papan informasi proyek yang seharusnya memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta identitas pelaksana kegiatan.
Selain itu, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi perhatian. Para pekerja diduga tidak dilengkapi perlengkapan keselamatan kerja yang memadai, seperti helm proyek, sepatu keselamatan, dan alat pelindung diri (APD) lainnya.
Tak hanya itu, FPB juga mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian penggunaan material bangunan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis. Salah satu material yang menjadi perhatian adalah penggunaan semen merek Merah Putih yang perlu dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dalam dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat. Pasalnya, proyek yang menggunakan anggaran negara seharusnya dilaksanakan secara transparan, terbuka, serta dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam persoalan keterbukaan informasi, terdapat sejumlah regulasi yang perlu menjadi perhatian, di antaranya:(21/11/2026)
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur keterbukaan informasi badan publik, termasuk informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang mengatur prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ketentuan teknis pekerjaan konstruksi dan keselamatan kerja, yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, dokumen kontrak, serta spesifikasi pekerjaan.
Forum Pemuda Bangkalan (FPB) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan instansi pengawas terkait segera turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proyek revitalisasi SDN Karanganyar 2.
FPB mendesak agar dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap dokumen RAB, spesifikasi material, volume pekerjaan, identitas pelaksana, sumber anggaran, serta penerapan standar K3.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, FPB meminta agar dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku.
FPB menegaskan bahwa pengawasan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan yang bersumber dari uang negara justru tidak memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih perlu dimintai klarifikasi terkait dugaan tersebut.
(IMM/MK)











Leave a Reply