MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

DIDUGA ADA PUNGLI Rp650 RIBU PER SISWA DI SDN 1 JARAI, KABID SD DINAS PENDIDIKAN LAHAT DINILAI TERKESAN MEMBELA SEKOLAH

Loading

MabesNews.tv, Lahat, 20 Nop 26 – Dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp650.000 per siswa mencuat di SD Negeri 1 Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pungutan tersebut diduga dilakukan oleh pihak sekolah dengan mengatasnamakan komite sekolah.

Berdasarkan keterangan salah seorang wali murid kepada awak media, uang sebesar Rp650.000 tersebut diminta untuk biaya pembelian pakaian seragam sekolah, termasuk sampul rapor.

“Uang sebesar Rp650.000 itu diminta untuk biaya baju sekolah dan sampul rapor,” ungkap salah seorang wali murid kepada awak media.

Padahal, berdasarkan ketentuan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah memiliki batasan dalam melakukan penggalangan dana. Komite sekolah diperbolehkan menghimpun sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Selain itu, pengadaan seragam sekolah tidak boleh dijadikan kewajiban yang mengharuskan orang tua membeli melalui pihak sekolah dengan harga yang telah ditentukan, terlebih jika hal tersebut memberatkan wali murid.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat berinisial A justru terkesan membela pihak sekolah.

Kabid A menepis dugaan pungli tersebut. Menurutnya, pungutan melalui komite sekolah yang digunakan untuk kepentingan siswa bukan menjadi persoalan.

“Tidak jadi persoalan,” ungkap Kabid A kepada awak media.

Ia juga beralasan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah.

Terkait dugaan pungutan di SD Negeri 1 Jarai tersebut, Kabid A mengaku akan memanggil kepala sekolah untuk dimintai klarifikasi dan keterangan lebih lanjut.

Menanggapi persoalan ini, awak media sebagai bagian dari kontrol sosial menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat perlu bersikap profesional dan objektif dalam menyikapi dugaan pelanggaran aturan di lingkungan sekolah.

Jika terbukti terdapat pungutan yang tidak sesuai ketentuan, pihak terkait diharapkan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SD Negeri 1 Jarai belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan sebesar Rp650.000 per siswa tersebut.

BERSAMBUNG… EDISI BERIKUTNYA.

Reporter:
Wakabid Investigasi Sumsel
Heri YP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *