MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

PROYEK PAGAR PERKANTORAN GUNUNG GARE SENILAI Rp867 JUTA DISOROT, DIDUGA DIKERJAKAN TIDAK SESUAI STANDAR TEKNIS

Loading

Mabesnews.tv, PAGAR ALAM, SUMATERA SELATAN — Pelaksanaan proyek pembangunan pagar di kawasan Perkantoran Gunung Gare, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, menjadi sorotan awak media. Proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai standar teknis konstruksi.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan dengan nama paket Pembangunan Pagar Perkantoran Gunung Gare berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pagar Alam.

Proyek tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp867.867.000,00 bersumber dari APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026, dengan pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa CV Victor Jang Jaya.

### HASIL PANTAUAN LAPANGAN TEMUKAN SEJUMLAH KEJANGGALAN

Berdasarkan pantauan langsung tim media di lokasi pada Kamis (19/11/2026), ditemukan sejumlah kondisi pekerjaan fisik yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pemasangan panel pagar beton terlihat kurang rapi. Bahkan, bagian struktur bawah pagar terkesan menggantung dan diduga tidak ditopang pondasi yang memadai. Pada beberapa bagian, panel pagar terlihat hanya ditopang tumpukan batu seadanya di atas kontur tanah yang miring.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pemasangan dengan spesifikasi teknis dan standar konstruksi yang seharusnya diterapkan.

Selain itu, proses pengadukan material semen dan pasir di lokasi diduga dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin pengaduk beton (molen). Hal ini juga perlu diperiksa untuk memastikan apakah metode pelaksanaan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dan mutu konstruksi yang dipersyaratkan.

Ironisnya, berdasarkan pengamatan tim media, sejumlah pekerja di lokasi juga terlihat tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) secara memadai. Penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pun menjadi perhatian tersendiri.

### KONFIRMASI DAN HAK JAWAB BELUM MENDAPAT TANGGAPAN

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, tim media telah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak terkait melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (19/11/2026) siang.

Konfirmasi tersebut disertai bukti foto kondisi pekerjaan di lapangan dengan maksud meminta penjelasan sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan belum memperoleh respons atau tanggapan.

 

Tim media tetap membuka ruang klarifikasi bagi Dinas PUPR Kota Pagar Alam maupun pihak pelaksana proyek untuk memberikan penjelasan mengenai metode pekerjaan, kondisi struktur pondasi, penggunaan material, serta penerapan standar K3 di lokasi.

 

### MASYARAKAT MINTA INSPEKTORAT DAN APARAT TERKAIT TURUN KE LAPANGAN

 

Sejumlah masyarakat dan elemen pengawas berharap dinas teknis terkait, Inspektorat, serta aparat pengawasan dan penegak hukum melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek tersebut.

 

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, kontrak pekerjaan, serta ketentuan keselamatan kerja.

 

Langkah pengawasan yang tegas dan transparan dinilai penting agar penggunaan uang rakyat melalui APBD benar-benar menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran ratusan juta rupiah justru menyisakan persoalan kualitas pekerjaan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

### WALI KOTA PAGAR ALAM PERSILAKAN MEDIA MELAKUKAN PENGAWASAN

Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam, sebagaimana disampaikan kepada media, mempersilakan insan pers melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan di wilayah Kota Pagar Alam.

Ia menyampaikan bahwa apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, insan pers dipersilakan menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Pernyataan tersebut menjadi dorongan bagi media untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, kualitas pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus dibuktikan melalui hasil pekerjaan yang sesuai spesifikasi, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Tim Wartawan (HBL)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *