![]()
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam visi Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045. Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan, guna mengatasi malnutrisi kronis dan stunting yang menghambat potensi sumber daya manusia Indonesia. Namun, pelaksanaannya menunjukkan berbagai tantangan yang membutuhkan pengawasan ketat, terutama dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) melalui inisiatif seperti MBG Watch.
Tantangan Awal Pelaksanaan MBG
Hingga September 2025, MBG telah menjangkau 22,7 juta penerima manfaat melalui 7.644 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target 32.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun. Namun, hingga 8 September, hanya Rp 13 triliun, atau sekitar 18,3% dari anggaran Rp 71 triliun, yang telah disalurkan. Tingkat penyerapan yang rendah ini menunjukkan adanya hambatan logistik, koordinasi, dan administratif yang serius.
Beberapa insiden serupa, seperti wabah keracunan makanan massal di Jawa Barat, mengungkap kelemahan sistemik dalam penanganan makanan, manajemen rantai dingin, dan mekanisme pengawasan. Investigasi oleh lembaga pemerintah mengonfirmasi bahwa kurangnya pengawasan dan kelalaian prosedural berkontribusi pada wabah ini, termasuk waktu memasak yang tidak konsisten, makanan yang busuk, dan sertifikasi dapur yang tidak memadai.
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengawasan

Lembaga Penelitian CELIOS bersama LBH Jakarta dan empat komunitas masyarakat sipil resmi meluncurkan MBG Watch, sebuah inisiatif untuk memantau transparansi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peluncuran berlangsung di Kantor CELIOS, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai LSM yang sepakat bahwa MBG Watch dibentuk sebagai wadah pemantauan independen agar program MBG benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir pihak.
MBG Watch hadir sebagai mitra kritis pemerintah agar program MBG benar-benar mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Mereka akan melakukan pemetaan dapur-dapur MBG di berbagai wilayah, memantau rantai distribusi bahan pangan, higienitas dapur, dan keterlibatan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Masalah Keamanan dan Standar Higienitas
Di Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai pelaksanaan program strategis nasional ini masih menyisakan banyak tanda tanya, mulai dari jaminan kehalalan bahan pangan, standar higienitas dapur, hingga pengelolaan limbah yang dinilai belum memenuhi aturan. Ketua NGO AMPERAK, Arwin Harianto, bersama Lintas Kerja Sama LSM (LINGKAR), menegaskan bahwa dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Polewali Mandar wajib memenuhi standar ketat, terutama terkait keamanan pangan, kehalalan, dan sanitasi lingkungan.
Menurut Arwin, sumber bahan makanan harus benar-benar higienis dan berlabel halal, khususnya bahan protein hewani seperti daging ayam. Hal ini menjadi krusial mengingat Polewali Mandar merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga proses pemotongan ayam harus sesuai syariat Islam.
Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan
Selain itu, AMPERAK dan LINGKAR menduga sebagian dapur MBG di Polman belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar. Ketua LINGKAR, Abd. Rahman Yunus, menegaskan bahwa keberadaan IPAL atau minimal grease trap bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum bagi dapur komersial, termasuk dapur MBG. Tanpa IPAL, pengelola dapur berisiko menghadapi sanksi administratif hingga pidana, termasuk pembekuan dan pencabutan izin operasional.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi sosial yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya memerlukan pengawasan ketat dari lembaga swadaya masyarakat seperti MBG Watch untuk memastikan keamanan pangan, kehalalan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan pengawasan yang baik, MBG dapat benar-benar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup generasi penerus bangsa.















Leave a Reply