MABESNEWS.TV, BLITAR, Jawa-Timur ‐- Seorang mantan karyawan perusahaan bidang engineering, procurement, and construction (EPC), Mohamad Toha, merancang pembangunan kompleks industri kilang minyak dan petrokimia di pesisir selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Toha menggagas mega proyek yang membutuhkan investasi Rp 200 triliun itu sejak lebih dari 15 tahun lalu.
Meski tidak sedikit yang mencibir, pria yang sudah berpengalaman selama 20 tahun pada proyek pembangunan industri minyak dan gas bumi (migas) serta petrokimia itu terus bergerak mengupayakan agar gagasan itu dapat terwujud. Tahun 2019, dengan menggandeng sejumlah figur termasuk beberapa pensiunan perwira tinggi TNI, dia mendirikan PT Blitar Putra Energi (BPE) sebagai kendaraan untuk merealisasikan proyek pembangunan industri strategis nasional itu.
Dan dalam 3 tahun terakhir, Toha semakin intensif menjalin komunikasi dengan investor potensial dari 7 negara.
“November 2024 lalu saya bertemu dengan tim dari calon investor di Kantor KBRI (Kedutaan Besar RI) di Kuwait. Pertemuan itu difasilitasi KBRI Kuwait,” ujar Toha kepada awak media, Jumat (16/5/2025). Sebelumnya pada Maret 2022, beberapa personel dari calon investor Uni Emirat Arab (UEA) melakukan survei lokasi dimana kompleks industri kilang minyak dan petrokimia itu akan dibangun, yakni Pantai Peh Pulo, Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.
“Kami memang fokus ke investor luar negeri karena nilai investasi yang dibutuhkan sangat besar,” tuturnya.
Toha menyatakan telah berkomunikasi dengan calon investor dari China, Oman, Qatar, Arab dan India. Khusus untuk India, ia membidik korporasi raksasa Reliance Industries yang selama ini juga bergerak di kilang minyak dan petrokimia.
Alasan Bangun Kilang Minyak dan Industri Petrokimia
Gagasan membangun kilang minyak dan industri petrokimia di pesisir selatan Kabupaten Blitar, bagi Toha, merupakan salah satu pilihan tepat untuk mengatrol cepat taraf perekonomian daerah kelahirannya. Kilang minyak dengan kapasitas 300.000 barel per hari serta industri petrokimia dengan kapasitas produksi 8 juta ton produk bahan plastik per tahun akan menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja. Selain itu, selama lima tahun proses konstruksi, proyek akan membutuhkan 20.000 pekerja. Ditambah lagi, beragam manfaat ekonomi lainnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Dari sisi6 kepentingan nasional, bahan bakar minyak (BBM) dan bahan plastik yang diproduksi dari dalam negeri, masih jauh di bawah kebutuhan sehingga angka impor masih tinggi dan terus meningkat. Kata Toha, angka impor minyak mentah (crude oil) dan BBM sebesar sekitar 800.000 barel per hari. Sedangkan impor beragam bahan plastik Indonesia ada di angka sekitar 3.000.000 ton per tahun.
“Kilang minyak akan ikut berkontribusi mengurangi nilai6 impor crude oil dan BBM. Untuk produk petrokimia berupa bahan plastik dan turunannya, industri petrokimia akan menutup seluruh defisit yang ada,” ungkapnya.
Industri petrokimia yang memproduksi bahan baku plastik sebaiknya dibangun di satu kawasan dengan kilang minyak. Sebab, bahan baku utama industri petrokimia diambil dari produk yang dihasilkan kilang minyak, yakni nafta (light naphtha dan heavy naphtha). Nafta, kata dia, merupakan produk tahap pertama dari proses pengilangan minyak mentah. Dengan membangun industri petrokimia sedekat mungkin dengan lokasi produksi bahan baku utama, maka tingkat efisiensi akan lebih optimal. Sementara di Indonesia, Toha mencontohkan, industri petrokimia di Cilegon harus mengambil bahan baku dari kilang minyak Balong di Indramayu.
Beberapa produk industri petrokimia tersebut adalah ethylene, polyethylene, poly propilene, PA-resine, dan lainnya.
*Pilih Pesisir Selatan Blitar*
Dari sisi lokasi, pilihan pada Pantai Peh Pulo yang terletak sekitar 40 kilometer dari Kota Blitar itu didasarkan pada sejumlah aspek, termasuk kedalaman pantai mencapai 50 meter di titik yang berjarak sekitar 100 meter dari garis pantai. Di Peh Pulo juga terdapat beberapa gugusan pulau kecil yang dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pendukung kawasan pelabuhan dan kilang minyak.
“Kapal-kapal besar termasuk kapal tanker minyak hanya bisa bersandar di pelabuhan dengan kedalaman minimal 30 meter,” ujar Toha.
Selain memiliki bentang garis pantai sepang sekitar 5 kilometer, Pantai Peh Pulo juga ditopang area daratan seluas 1.500 hektar yang kelak dibutuhkan sebagai lokasi pembangunan kompleks industri petrokimia dan sarana pendukung lainnya. Meski lahan tersebut merupakan area hutan milik negara, alih fungsi dimungkinkan dengan izin dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme tukar guling lahan.
Pantai Peh Pulo di pesisir selatan Kabupaten Blitar, sebagaimana pesisir selatan Pulau Jawa lainnya, merupakan pintu strategis untuk perdagangan ekspor-impor. Dibandingkan dengan pantai-pantai di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, pesisir selatan memiliki jangkauan yang lebih efisien ke lebih banyak negara.
Jalur bilateral untuk ekspor-impor ini penting, kata Toha, karena minyak mentah yang diolah di kilang minyak didatangkan dari6 negara-negara penghasil minyak dan setidaknya 50 persen dari produk petrokimia yang dihasilkan akan diekspor ke luar negeri. Salah satu pasar ekspor produk petrokimia yang menarik, menurutnya,6 adalah India yang selama ini memenuhi kebutuhan komoditas bahan plastik dari China.
“Jika India mendatangkan produk petrokimia dari Blitar selatan, pengirimannya 2 jam lebih cepat dibandingkan pengiriman dari Cina. Belum lagi, jalur logistik air Cina-India masih harus melewati otoritas pelabuhan Singapura,” kata Toha.
mengklaim proposal pembangunan kilang minyak dan industri petrokimia yang ia rancang telah dikomunikasikan ke pemerintah dari tingkat kabupaten hingga pusat. Dari Pemerintah Kabupaten Blitar, kata dia, telah ada izin lokasi. “Ini sudah saya sampaikan secara resmi ke Bu Gubernur Khofifah dan juga Pak Prabowo melalui surat ke Setneg.Juga ke Kementerian ESDM,” tuturnya. Menurut Toha, perizinan final dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat berupa penetapan sebagai proyek strategis nasional (PSN) mensyaratkan adanya kontrak kerjasama dengan investor yang siap membiayai mega proyek tersebut. Pembangunan kilang minyak dan industri petrokimia oleh swasta, tambahnya, telah memiliki payung hukum yang kuat.
“Terlebih dalam situasi anggaran pemerintah saat ini.Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendukung proyek ini karena sama sekali tidak menggunakan uang negara,” tandasnya. Ia meyakini gagasan pembangunan kilang minyak dan industri petrokimia itu memiliki nilai kelayakan tinggi dan akan segera terealisir. Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang telah berada di fase akhir penyelesaian menambah keyakinan tersebut.
“Dengan adanya JLS itu, orang sekarang mulai melihat bahwa ini realistis. Dan belum lama ini PT BPE membeli lahan satu hektar di Pantai Peh Pulo sebagai kantor lapangan dan untuk menunjukkan kita tidak main-main,” pungkasnya.
(Imam Bukhori)
