Mabesnews.Tv, Lahat, Selasa (09/09/2024) -Aktivis senior Kabupaten Lahat yakni Ahd. As. Walan, Hendri Aidil Fajri, dan Khairul Akbar bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan Ketua PW G N P K – RI Provinsi Sumatera Selatan, dikediaman rumah Aprizal Muslim dikelurahan Pagar Agung Lahat Sum-Sel, Selasa (9/9/2025).
Dalam diskusi santai namun penuh bermakna itu, Ahd. As. Walan membuka pembahasan mengenai
“Evaluasi Gerakan Perkumpulan Masyarakat Lahat Peduli”.
Walan menyinggung beberapa aksi demonstrasi yang pernah digelar salah satunya juga diikuti oleh Aprizal Muslim sebelum dirinya keluar dari perkumpulan tersebut.
Menurut Walan aksi demonstrasi yang menuntut transparansi setiap angaran pembangunan melalui APBD 2025, khususnya terkait paket POKIR di setiap Anggota-Anggota DPRD di Kabupaten Lahat sangat Fantastis dengan ber-bagai jumlah Rp 200 miliar sampai Rp 5 miliar/anggota, hingga kini belum bisa memberikan hasil yang nyata.
Ia menyoroti bahwa meskipun paket pekerjaan tersebut telah diproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris daerah Lahat, transparansi dan kejelasan penggunaan anggarannya belum juga terlihat.
Sementara itu, Hendri Aidil Fajri menambahkan bahwa sebagai aktivis yang telah lama terjun dalam pengawasan di Kabupaten Lahat sejak di era Mantan Bupati Lahat “Sholihin Daud” hingga sampai kini dirinya menilai fungsi kontrol di setiap lembaga-lembaga masyarakat semakin melemah.
“ Jika semua lembaga-lembaga fungsi kontrol sudah ‘‘Dihina-Bobokan”’, maka tidak akan ada pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dalam proyek pembangunan fisik serta pengadaan barang jasa di Kabupaten Lahat.
Bagaimana bisa berharap kwalitas nya, sementara DPRD justru melaksanakan pekerjaan melalui dana Pokir, aktivis-aktivis sibuk bermain dalam pengawasan proyek bagaikan
” Peran Film dan Pelawak di atas Panggung Sandiwara” dalam dunia nyata tegas Hendri.
Ia juga mengkritisi sebagian aktivis yang bergerak hanya demi kompensasi.
“ Secara pribadi, saya yang sejak era reformasi terus aktif, merasa miris melihat kawan-kawan yang bergerak, namun pada akhirnya justru mencari win-win solution untuk kepentingannya pribadi masing-masing” lanjutnya.
Di sisi lain Khairul Akbar Menegaskan bahwa kebiasaan buruk sebagian aktivis sulit dihilangkan. Menurutnya, masih ada oknum yang bergerak atas nama masyarakat, namun sesungguhnya memboncengi kepentingan pribadi.
Kalau tidak percaya silakan cek ke ULP sebelumnya ada yang lantang menyuarakan transparansi anggaran pembangunan, yang namun ketika mendapat jatah proyek pembangunan SD Negeri 1 Merapi senilai Rp 1 miliar, langsung diam seribu bahasa,seakan ditelan bumi. yang mana Tipikal aktivis seperti itu hanya bisa berbahagia di atas penderitaan orang banyak dengan cara Mengkhianati sesama rekan aktivis dan kawan-kawan seperjuangan lain nya” pungkas Irul
(Feri/tim)
