MabesNEWS.tv, Kab.Labuhanbatu – Sumut : Rabu 2 September 2026, Ada yang janggal di SMP Negeri 1 Bilah Hilir. Di tengah kucuran dana BOSP yang disebut mencapai sekitar Rp900 juta setiap tahun, kondisi sejumlah fasilitas sekolah justru menjadi keluhan siswa. Bangunan tampak kusam, lingkungan sekolah dinilai kurang terawat, sementara sejumlah meja dan bangku disebut sudah tidak layak digunakan.
Yang lebih mengundang tanda tanya, pada tahun 2025 sekolah disebut menganggarkan Rp171.500.000 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
Lalu, ke mana uang pemeliharaan itu mengalir..?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika tim wartawan dari NewsRI, Media Target Krimsus.dan Mabes News turun melakukan konfirmasi langsung ke SMPN 1 Bilah Hilir, Rabu (2/9/2026).
Tim telah memperkenalkan diri dengan menunjukkan Surat Tugas dan mengisi daftar tamu. Namun, menurut keterangan tim, Kepala SMPN 1 Bilah Hilir, Ummiati, tidak bersedia memberikan konfirmasi terkait kondisi sekolah maupun penggunaan anggaran.
Bukan hanya itu. Awak media juga mengaku dihalangi ketika hendak melihat atau mengambil dokumentasi kondisi fasilitas sekolah.
Alasan yang disampaikan pihak sekolah, sebagaimana diterima tim media, karena sekolah sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat dan Dinas Pendidikan.
Dalih ini justru memunculkan pertanyaan baru.
Kalau memang sudah diperiksa, apa hasil pemeriksaannya? Apakah seluruh penggunaan dana BOSP dinyatakan sesuai? Dan mengapa kondisi sarana yang dikeluhkan siswa masih menjadi persoalan?
Rp171,5 Juta Pemeliharaan, Hasilnya Mana?
Angka Rp171,5 juta bukan nilai kecil.
Dana tersebut disebut dialokasikan pada 2025 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Secara logika publik, anggaran sebesar itu seharusnya memberikan dampak yang dapat dilihat dan dirasakan warga sekolah.
Namun berdasarkan pantauan tim, masih ditemukan persoalan pada fasilitas sekolah, termasuk mobiler meja dan bangku yang disebut tidak layak serta jendela yang tidak tersedia atau mengalami kerusakan.
Di sinilah fungsi pengawasan harus bekerja.
Bukan sekadar melihat laporan administrasi, tetapi mencocokkan antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi fisik di lapangan.
Kalau dalam laporan disebut fasilitas telah diperbaiki, publik berhak melihat apa yang diperbaiki, kapan dikerjakan, berapa nilainya, siapa pelaksananya, serta bagaimana bukti pertanggungjawabannya.
Papan Informasi BOSP Tak Terlihat, Transparansi Dipertanyakan
Sorotan berikutnya adalah tidak terlihatnya papan informasi penggunaan dana BOSP di lingkungan sekolah, berdasarkan pantauan tim media.
Padahal keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana pendidikan sangat penting agar orang tua siswa dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara digunakan untuk kepentingan peserta didik.
Rp900 juta per tahun bukan angka yang kecil.
Jika benar dana BOSP SMPN 1 Bilah Hilir berada di kisaran tersebut, maka masyarakat wajar bertanya:
Berapa untuk pemeliharaan?
Berapa untuk pembelian sarana?
Berapa untuk kegiatan pembelajaran?
Berapa yang sudah direalisasikan?
Dan yang paling penting:
Apakah antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi nyata di lapangan benar-benar sesuai?
Wartawan Datang Konfirmasi, Bukan Menghakimi
Kedatangan wartawan seharusnya menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk menjelaskan persoalan secara terbuka.
Apalagi tim media mengaku telah memperkenalkan diri, menunjukkan Surat Tugas dan mengisi daftar tamu.
Jika pihak sekolah merasa penggunaan anggarannya sudah benar, bukankah lebih baik dijelaskan kepada publik?
Jika fasilitas memang sudah diperbaiki, tunjukkan dokumennya.
Jika Rp171,5 juta telah direalisasikan sesuai peruntukan, jelaskan pekerjaannya.
Jika tidak ada persoalan, berikan klarifikasi.
Sebab diam bukanlah jawaban atas pertanyaan publik.
Dinas Pendidikan Jangan Cuma Bicara “Cerdas dan Bersinar”
Tim media mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, SH, turun tangan memeriksa kondisi SMPN 1 Bilah Hilir dan memanggil Kepala Sekolah Ummiati.
Jangan sampai jargon “komitmen peningkatan mutu pelayanan pendidikan mewujudkan Labuhanbatu yang Cerdas dan Bersinar” hanya menjadi kalimat indah dalam dokumen atau pidato, sementara kondisi fasilitas sekolah justru menimbulkan keluhan.
Mutu pendidikan bukan hanya soal slogan.
Mutu pendidikan juga berbicara tentang ruang belajar yang layak, meja-kursi yang aman, jendela yang berfungsi, lingkungan yang bersih, serta penggunaan anggaran negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Inspektorat Diminta Audit, Tipidkor Jangan Menunggu Bola
Tim media mendesak Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan BOSP SMPN 1 Bilah Hilir, terutama realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Rp171,5 juta tahun 2025.
Audit jangan hanya berhenti pada pemeriksaan berkas.
Cocokkan laporan dengan kondisi fisik.
Periksa bukti pembayaran, kwitansi, kontrak atau dokumen pengadaan, bukti pekerjaan, aset yang dibeli, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, Tipidkor Polres Labuhanbatu diminta segera melakukan penelusuran sesuai kewenangannya.
Sebab kalau benar tidak ada masalah, audit justru menjadi jalan untuk membersihkan nama sekolah dari tudingan.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada yang berlindung di balik laporan administrasi.
Publik menunggu jawaban: Rp171,5 juta untuk pemeliharaan itu sudah dibelanjakan untuk apa, dan mengapa fasilitas sekolah masih dipersoalkan?
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 1 Bilah Hilir Ummiati belum memberikan klarifikasi kepada tim media terkait penggunaan dana BOSP, anggaran pemeliharaan Rp171,5 juta, kondisi sarana prasarana ( Sapras ) sekolah, serta alasan pelarangan dokumentasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan Labuhanbatu maupun pihak terkait lainnya.
Bersambung……
Ditulis oleh :
( RS ).
Leave a Reply