Oleh: Dr. Nursalim, M.Pd.
Ketua Afiliasi Pengajar Penulis Bahasa, Sastra, Budaya, dan Desain Provinsi Kepulauan Riau
Mabesnews.tv, Pejabat negara memegang amanah yang sangat besar. Kekuasaan yang diberikan bukanlah fasilitas untuk memperkaya diri, keluarga, atau kelompok, melainkan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan mengelola kepentingan negara secara jujur, adil, dan profesional.
Karena itu, ketika pejabat menggunakan jabatan untuk berdagang kepentingan, melakukan praktik bisnis yang menimbulkan konflik kepentingan, atau memanfaatkan kewenangan untuk keuntungan pribadi, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik seorang pejabat. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat dan wibawa negara.
Negara akan kuat apabila pejabatnya mampu memisahkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Jabatan publik tidak boleh menjadi pintu masuk untuk mencari keuntungan. Kekuasaan harus digunakan untuk menghadirkan pelayanan, pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ungkapan “kalau pejabat berdagang, tunggulah kehancuran negara ini” harus dipahami sebagai peringatan moral. Ketika kepentingan bisnis masuk terlalu jauh ke dalam pengambilan keputusan pemerintahan, potensi konflik kepentingan dapat muncul. Kebijakan yang seharusnya berpihak kepada rakyat berisiko bergeser menjadi kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu.
Masyarakat tentu memiliki hak untuk mengawasi. Pers juga memiliki peran penting dalam mengungkap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun pengawasan harus dilakukan berdasarkan data, fakta, dan prinsip praduga tak bersalah. Kritik terhadap pejabat harus menjadi sarana memperbaiki pemerintahan, bukan sekadar membangun tuduhan.
Kita membutuhkan pejabat yang memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya untuk menjaga integritas.
Negara ini tidak akan hancur karena rakyatnya mengkritik pejabat. Sebaliknya, negara justru akan menghadapi persoalan ketika kritik dibungkam, penyalahgunaan kewenangan dibiarkan, dan kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan masyarakat.
Pejabat yang berintegritas akan meninggalkan kepercayaan. Pejabat yang menyalahgunakan jabatan akan meninggalkan persoalan. Karena itu, kekuasaan harus selalu kembali kepada tujuan utamanya: mengabdi kepada rakyat dan menjaga kepentingan negara.
Leave a Reply