JAKARTA, MABESNEWS.TV — Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Angka tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Berdasarkan keterangan resmi BGN, dari total anggaran Rp240,20 triliun, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional tersebut, alokasi untuk Program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar Rp232,50 triliun. Angka itu setara dengan sekitar 99,84 persen dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Dengan dukungan anggaran tersebut, BGN menargetkan Program MBG pada 2027 menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SLB hingga santri. Sementara 11.865.109 penerima manfaat lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan skala Program MBG yang semakin luas. Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat, aspek tata kelola, pengawasan, kualitas makanan, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Dalam pembahasan anggaran 2027, angka Rp240,20 triliun tersebut juga telah mengalami efisiensi dibandingkan pagu indikatif sebelumnya. BGN menjelaskan bahwa pagu indikatif awal berdasarkan surat bersama pada 7 Mei 2026 mencapai sekitar Rp270,2 triliun.
Kemudian, melalui surat bersama pagu anggaran pada 5 Agustus 2026, terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun sehingga pagu BGN 2027 menjadi Rp240,20 triliun.
Dengan demikian, angka Rp240,20 triliun merupakan hasil penyesuaian dan efisiensi dari pagu sebelumnya, bukan angka yang berdiri tanpa proses penghematan anggaran.
Di sisi lain, angka tersebut masih berada di atas wacana efisiensi hingga di bawah Rp200 triliun yang sebelumnya sempat muncul dalam pembahasan mengenai anggaran MBG.
Namun, dalam perkembangan terbaru pembahasan bersama DPR, angka yang disepakati untuk pagu BGN 2027 berada di kisaran Rp240,20 triliun.
Selain alokasi untuk makanan, BGN juga menyatakan penguatan tata kelola menjadi bagian dari pelaksanaan program. Penguatan tersebut mencakup sistem informasi, edukasi, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan, serta tata kelola program.
BGN juga menyatakan akan memperkuat kualitas layanan dan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal tersebut menjadi penting karena pelaksanaan MBG akan melibatkan jaringan layanan di berbagai daerah dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 72 juta orang.
Besarnya anggaran publik yang dikelola membuat transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting. Setiap penggunaan anggaran perlu dapat dipertanggungjawabkan, sementara kualitas dan keamanan makanan harus tetap menjadi bagian utama dari pelaksanaan program.
Dengan target 72,46 juta penerima manfaat pada 2027, tantangan BGN tidak hanya terletak pada kemampuan memperluas jangkauan program, tetapi juga memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta memiliki tata kelola yang dapat diawasi.
Pagu BGN sebesar Rp240,20 triliun tersebut selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan program pada 2027 setelah melalui pembahasan bersama DPR RI.
Besarnya anggaran sekaligus luasnya sasaran penerima membuat pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran negara yang dialokasikan memberikan manfaat sesuai tujuan pemenuhan gizi nasional.
Jurnalis: Martinus Kondo
Leave a Reply