Mabesnews.Tv – JAYAPURA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Tanah Papua.
AHY dan rombongan tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (17/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah terkait berbagai kebutuhan pembangunan di Papua.
Dalam agenda selanjutnya, pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para kepala daerah se-Papua. Forum tersebut melibatkan pemerintah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, dengan pembahasan utama mengenai pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
AHY menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan jalan. Konektivitas perlu dibangun secara menyeluruh, mulai dari jalur darat, laut hingga udara.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, membuka akses ekonomi, serta memperluas peluang usaha di berbagai daerah.
Namun, tantangan pembangunan di Papua tidak sederhana. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam rakor tersebut menyampaikan sejumlah persoalan strategis, antara lain ketimpangan antarwilayah, keterbatasan pelayanan dasar, konektivitas, hak masyarakat adat, potensi bencana, pertumbuhan ekonomi wilayah, hingga pemerataan manfaat sumber daya alam.
Persoalan tata ruang dan status lahan juga menjadi perhatian. AHY menyebut tumpang tindih tata ruang serta ketidakjelasan status lahan, termasuk yang berkaitan dengan tanah adat, dapat menjadi salah satu hambatan dalam percepatan pembangunan sehingga membutuhkan pengawalan dan koordinasi lintas sektor.
Di sisi lain, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman turut membawa agenda pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kementerian Transmigrasi sebelumnya melaporkan adanya penguatan akses telekomunikasi dan air bersih melalui Tim Ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Lereh, Kabupaten Jayapura.
Bagi masyarakat Papua, keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah rapat maupun besarnya program yang direncanakan. Ukurannya adalah sejauh mana pembangunan tersebut diwujudkan dalam bentuk jalan yang tersambung, transportasi yang semakin mudah, biaya logistik yang lebih terjangkau, layanan dasar yang semakin dekat, serta terbukanya akses ekonomi bagi masyarakat di wilayah terpencil.
AHY menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sebagai satu tim. Karena itu, koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dan daftar kebutuhan daerah, tetapi menghasilkan prioritas yang jelas, pembagian tugas yang terukur, serta tindak lanjut yang dapat dipantau.
Jurnalis MabesNews menilai pembangunan Papua membutuhkan lebih dari sekadar komitmen percepatan. Luas wilayah, kondisi geografis, persoalan konektivitas, tata ruang, tanah adat, hingga ketimpangan antarwilayah merupakan tantangan nyata yang membutuhkan kebijakan konsisten dan pelaksanaan yang berkelanjutan.
Rakor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjadi titik awal untuk menyatukan program dan menentukan prioritas pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil koordinasi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata di lapangan.
Sebab, bagi masyarakat Papua, pembangunan bukan semata-mata diukur dari banyaknya pernyataan pejabat, melainkan dari perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: akses yang semakin terbuka, pelayanan publik yang semakin dekat, biaya logistik yang lebih terjangkau, serta kesempatan ekonomi yang semakin luas.
Akurat, Berimbang, dan Terpercaya.
Jurnalis: Martinus Kondo
Leave a Reply