MabesNews.tv – BANDAR LAMPUNG |
RSUD Dr. H. Abdoel Moeluk, rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung, kembali tercoreng oleh sederetan skandal yang meresahkan masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kasus, mulai dari pengaduan pungutan liar (pungli), praktik jual beli obat ilegal, hingga operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat oknum internal, mencuat ke permukaan dan menyiratkan adanya masalah sistemik di tubuh rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Rantai masalah ini berawal dari keluhan sejumlah keluarga pasien yang mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi untuk mempercepat pelayanan. Praktik ini diduga telah berlangsung lama dan menjadi “rahasia umum” bagi sebagian pasien yang ingin mendapat perawatan tanpa antre panjang.
Tak berhenti di situ, institusi kesehatan ini juga dihantam dugaan praktik jual beli obat yang menyimpang dari prosedur. Obat-obatan yang seharusnya didistribusikan melalui jalur resmi rumah sakit diduga diperjualbelikan secara ilegal, sebuah praktik yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga membahayakan keselamatan pasien.
Puncaknya adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum beberapa waktu lalu. OTT ini berawal dari laporan mengenai pemberian sejumlah uang dari pihak rumah sakit kepada Ketua LSM Gepak. Alih-alih meredam aksi demonstrasi yang rencananya akan dilakukan oleh LSM tersebut, pemberian uang yang diduga bermuatan suap itu justru berujung pada penangkapan oleh tim penyidik. Peristiwa ini semakin memperparah citra rumah sakit dan mempertanyakan tata kelola serta akuntabilitasnya.
Rangkaian skandal ini menambah daftar panjang masalah yang membelit RSUD Abdoel Moeluk. Publik, khususnya masyarakat Lampung, yang menggantungkan harapan pada layanan rumah sakit ini, kini diliputi kekecewaan dan ketidakpercayaan.
Merespon hal ini, masyarakat menantikan langkah tegas dan transparan dari manajemen RSUD Abdoel Moeluk bersama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Desakan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, pemeriksaan internal yang independen, serta penindakan terhadap semua pihak yang terlibat semakin mengemuka. Kredibilitas layanan kesehatan publik dipertaruhkan, dan hanya tindakan nyata yang dapat mengembalikan kepercayaan yang telah tercabik-cabik ini.
Jubir: Destra
Narasumber: Keluarga Besar LSM, Ormas, dan Media
