Yth. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur,
Saya menyampaikan surat terbuka ini karena prihatin dengan persoalan penyaluran dan penertiban BBM bersubsidi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Penertiban sudah berlangsung sejak lama, tetapi persoalannya belum juga selesai. Keluhan terus muncul. Sampai kapan masyarakat harus menghadapi keadaan seperti ini?
Saya meminta Bapak Kapolda NTT mengevaluasi secara menyeluruh kepemimpinan Kapolres SBD saat ini dan mempertimbangkan penggantiannya. Dalam kajian organisasi, efektivitas kelembagaan dinilai dari kemampuan institusi mencapai tujuan. Kalau penertiban berulang kali dilakukan tetapi keadaan tetap semrawut, berarti cara penanganan, pengawasan, dan hasil kerjanya perlu diperiksa. Banyaknya kegiatan belum tentu menunjukkan keberhasilan.
Belum lagi, ada informasi mengenai sekitar 170 perkara yang disebut masih “mangkrak” saat ini. Angka dan status penanganannya perlu diklarifikasi secara terbuka: berapa yang masih berjalan, berapa yang tertunda, dan apa kendalanya? Penumpukan perkara atau case backlog perlu menjadi bagian dari evaluasi kapasitas penanganan dan efektivitas kerja institusi. Kalau informasi ini benar, masyarakat berhak mengetahui langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Akhir-akhir ini muncul informasi mengenai dugaan oknum Polres SBD bermain mata di balik penertiban BBM tersebut. Ada dugaan permintaan uang sebesar Rp6 juta kepada pengecer yang kendaraannya disebut ditindak dalam razia. Kendaraan tersebut kemudian disebut dilepas setelah adanya pembayaran yang diduga sebagai uang “pelicin”.
Angkanya tidak main-main, Pak: Rp6 juta! Informasi ini masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Karena itu, diperlukan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based investigation. Apakah benar uang tersebut diminta dan dibayarkan? Siapa yang meminta? Siapa yang menerima? Apa dasar kendaraan itu diamankan lalu dilepas? Semua harus dijawab melalui bukti yang dapat diperiksa.
Baru sebelumnya saya memberikan apresiasi terhadap langkah penertiban Kanit Tipiter Polres SBD. Saya menyebutnya sebagai langkah tegas yang layak didukung. Dukungan itu saya berikan dengan harapan penertiban dilakukan secara jujur, profesional, dan membawa perubahan bagi masyarakat. Tetapi apresiasi saya bukan cek kosong yang membebaskan aparat dari kritik dan pengawasan.
Kalau informasi mengenai pembayaran Rp6 juta ini benar, terus terang saya sangat kecewa. Dalam kajian tata kelola, risiko moral hazard muncul ketika seseorang memiliki kesempatan menyalahgunakan kewenangan karena tindakannya sulit diawasi dan konsekuensinya dapat dibebankan kepada pihak lain. Risiko seperti ini harus dicegah melalui pengawasan yang tegas dan pertanggungjawaban yang jelas.
Bapak Kapolda NTT, saya meminta Bid Propam dan unsur pengawasan Polda NTT turun memeriksa dugaan ini. Gunakan triangulasi bukti, yaitu mencocokkan keterangan pihak yang disebut dimintai uang, kesaksian warga, bukti pembayaran atau percakapan jika tersedia, serta dokumen penindakan dan pelepasan kendaraan. Jangan hanya menerima satu versi penjelasan tanpa mengujinya.
Kapolres SBD juga perlu menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap anggotanya dilakukan. Ini menyangkut akuntabilitas, yakni kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan. Berapa kendaraan yang diamankan? Pelanggaran apa yang ditemukan? Bagaimana masing-masing perkara diselesaikan? Jika ada pembayaran, apa dasarnya dan di mana bukti resminya? Masyarakat berhak mendapatkan jawaban.
Penertiban juga harus memperhatikan keadilan prosedural atau procedural justice. Masyarakat perlu diperlakukan secara adil, diberi penjelasan tentang dasar penindakan, dan memperoleh kesempatan menyampaikan keterangannya. Prosedur yang jelas membantu membangun kepercayaan. Sebaliknya, proses yang tidak transparan dapat menimbulkan kecurigaan dan merusak legitimasi institusi.
Saya tidak mengatakan bahwa seluruh anggota Polres SBD terlibat. Tetapi jika ada oknum yang terbukti menyalahgunakan tugas, mereka harus diproses. Periksa pula apakah terdapat kegagalan pengawasan atau supervisory failure dari pimpinan. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada anggota di lapangan, sementara tanggung jawab atasannya tidak disentuh.
Permintaan saya agar Kapolres SBD diganti berangkat dari kekecewaan terhadap persoalan yang terus berulang dan kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu membenahinya. Lakukan evaluasi kinerja berdasarkan hasil: apakah pelayanan SPBU membaik, apakah praktik penyalahgunaan berkurang, dan apakah pengaduan masyarakat ditindaklanjuti? Jika ditemukan kegagalan kepemimpinan, pembiaran, atau ketidakmampuan memperbaiki keadaan, lakukan pergantian.
Persoalan BBM juga perlu ditangani melalui analisis akar masalah atau root cause analysis. Telusuri mengapa praktik yang dikeluhkan terus berulang, bagaimana akses pasokan diperoleh, dan di mana pengawasan tidak berjalan. Periksa seluruh rantai penyaluran, termasuk pihak yang memasok, mengatur, dan melindungi apabila keterlibatannya terbukti. Jangan hanya pengecer yang ditindak, sementara sumber persoalannya tidak dibenahi.
Masyarakat SBD membutuhkan bukti keseriusan. Kepercayaan publik atau public trust dibangun melalui pelayanan yang adil, tindakan yang konsisten, dan keterbukaan dalam menangani dugaan penyimpangan. Dokumentasi kegiatan perlu disertai hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Bapak Kapolda NTT, tolong tindak lanjuti keluhan ini. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada publik sejauh yang dapat dibuka. Jika dugaan Rp6 juta itu tidak benar, jelaskan dengan bukti. Jika benar, proses siapa pun yang terlibat dan evaluasi tanggung jawab pimpinannya. Jelaskan pula informasi mengenai sekitar 170 perkara tersebut beserta perkembangan penanganannya.
Kami ingin melihat perubahan nyata dalam pelayanan SPBU, penyelesaian perkara, pengawasan penyaluran BBM, dan perilaku aparat di lapangan. Tolong pastikan setiap kewenangan digunakan secara bertanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat.
Hormat saya,
Masyarakat Sumba Barat Daya
Sumber informasi: Ani,s ole
Jurnalis: Martinus Kondo
MabesNews. Tv
Leave a Reply