Mabesnews.TV, Jakarta – Pasar kerja Indonesia perlu bergerak dari sekadar peningkatan jumlah pekerja menuju terciptanya lapangan kerja yang terlindungi, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perlu terus memperkuat kebijakan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Yohanes Handojo Budhisejati, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, di Jakarta, Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi FORMAS untuk menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional periode 2026–2027.
Dalam pertemuan yang dihadiri para pengusaha, pemangku kepentingan, serta Sekretaris Jenderal FORMAS, Khairul Mahalli, Yohanes memaparkan sejumlah indikator ketenagakerjaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk dalam materi pertemuan, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,65 persen. Pada periode yang sama, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,39 juta per bulan \(S1\).
Sementara itu, data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 63.789 pekerja melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama Januari–September 2026. Angka tersebut merupakan jumlah pekerja yang tercatat dalam sistem JKP, sehingga tidak dapat diartikan sebagai keseluruhan angka PHK nasional dan masih berpotensi mengalami perubahan \(S2\).
FORMAS menilai, berbagai indikator tersebut perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berorientasi pada angka penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memperhatikan perlindungan pekerja, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan usaha.
Terkait regulasi ketenagakerjaan, materi yang disampaikan FORMAS juga menyoroti persetujuan DPR terhadap RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 \(S3–S4\). Tahap selanjutnya perlu diarahkan pada kepastian status hukum, penyiapan aturan pelaksana apabila diperlukan, serta implementasi yang mempertimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pelaku usaha kecil.
“Bersamaan dengan itu, perlu ada penguatan mekanisme transisi bagi pekerja terdampak PHK, peningkatan kualitas pelatihan dan pemagangan, serta perluasan akses terhadap jaminan sosial bagi pekerja informal,” ujar Yohanes.
Ia menambahkan, FORMAS siap menawarkan diri sebagai mitra pendukung pemerintah, tanpa mengambil alih fungsi dan kewenangan pemerintah. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penghubungan kebutuhan industri dengan program pelatihan dan penempatan kerja, perluasan komunikasi kebijakan, serta penghimpunan masukan dari masyarakat dan dunia usaha.
Sebagai langkah konkret, FORMAS mengusulkan uji coba program selama 90 hari yang disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan. Program tersebut diharapkan memiliki indikator yang jelas, termasuk kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan industri, hasil penempatan kerja, serta pemenuhan aspek perlindungan peserta.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan tiga tindak lanjut, yakni penunjukan narahubung teknis dari kedua pihak, pembahasan rancangan program percontohan berbasis data, serta penjadwalan forum lanjutan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Seluruh langkah tersebut tetap perlu memperhatikan proses kelembagaan dan ketentuan penganggaran yang berlaku.
### Tiga Pesan Utama FORMAS
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal FORMAS, Khairul Mahalli, menyampaikan tiga pesan utama untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Pertama, memastikan perlindungan pekerja berjalan efektif. Kedua, menghubungkan program pelatihan dengan kebutuhan dan peluang kerja yang nyata. Ketiga, melibatkan jejaring masyarakat dan industri agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara terukur dan memberikan hasil yang jelas.
Mahalli juga menekankan pentingnya membaca data ketenagakerjaan secara tepat. Angka pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen, misalnya, merupakan indikator pengangguran berdasarkan definisi statistik dan bukan gambaran menyeluruh mengenai setengah pengangguran atau seluruh bentuk kerentanan pekerja.
Demikian pula, rata-rata upah buruh sebesar Rp3,39 juta per bulan merupakan angka rata-rata nasional, bukan besaran upah minimum dan bukan pula gambaran pendapatan seluruh pekerja.
Adapun target 150.000 peserta dalam program Magang Hub Nasional tahun 2026 merupakan target program, yang perlu dibedakan dari jumlah peserta yang telah menyelesaikan program maupun jumlah yang berhasil memperoleh pekerjaan tetap \(S8\).
### Kepastian Hukum dan Implementasi Kebijakan
Mengenai perkembangan regulasi ketenagakerjaan, Mahalli mengingatkan pentingnya memastikan status hukum dan kesiapan implementasi sebelum kebijakan dijadikan acuan operasional.
“Status akhir regulasi, termasuk nomor undang-undang, tanggal pengundangan, dan waktu mulai berlakunya, perlu dipastikan melalui dokumen resmi. Naskah final serta peraturan pelaksana juga perlu diperiksa kembali melalui kanal JDIH resmi agar implementasinya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum,” papar Mahalli.
Mahalli, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dan ASDEKI, berharap masukan FORMAS dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, terukur, serta mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan elemen masyarakat, penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional diharapkan tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja, tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.
(Tiar)
Leave a Reply