Nias Barat | MabesNews.TV – Bupati Nias Barat menyampaikan kepada Seluruh masyarakat Nias Barat bahwa satu sen rupiah yang keluar adalah tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Nias Barat.
Kemarin rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD. Rapat ini mengagendakan penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa sehingga sidang paripurna ini bisa terlaksana dengan baik.
Perubahan APBD 2025 ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama atas Perubahan KUA-PPAS. Dasar hukumnya jelas, berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 161 ayat 2, yang membolehkan perubahan anggaran dalam kondisi tertentu. Mulai dari perubahan asumsi KUA, pergeseran antar-organisasi, pemanfaatan SILPA, keadaan darurat, hingga keadaan luar biasa.
Perubahan belanja daerah kita tahun ini juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Ada penghematan hingga 90% pada beberapa pos, dan itu mengajarkan kita bahwa setiap rupiah harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Nias Barat.
Namun, komitmen kita tetap sama:
1. Minimal 20% belanja untuk pendidikan, agar anak-anak kita cerdas dan siap bersaing.
2. Minimal 40% untuk infrastruktur, supaya desa-desa makin terbuka aksesnya.
3. Belanja pegawai maksimal 30% di luar tunjangan guru.
4. Anggaran tetap diarahkan untuk penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.
5. Penyesuaian dengan regulasi terbaru soal pajak dan retribusi daerah.
Dari sisi pendapatan daerah, target semula Rp934,18 miliar kini menurun menjadi Rp875,32 miliar atau berkurang 6,30%. Penurunan ini terutama dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun, saya bangga menyampaikan bahwa PAD kita tetap stabil di angka Rp22 miliar.
Di sisi belanja daerah, justru terjadi kenaikan: dari Rp948,54 miliar naik menjadi Rp966,17 miliar atau meningkat 1,86%. Kenaikan terbesar ada pada belanja modal, naik hingga 22,13%, meskipun belanja operasi dan belanja transfer sedikit menurun. Ini menunjukkan keberanian kita untuk berinvestasi pada pembangunan jangka panjang.
Tentu, kenaikan belanja ini menimbulkan defisit. Untuk menutupnya, kita optimalkan penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya, hasil audit BPK, serta tambahan pinjaman pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan naik signifikan dari Rp15,35 miliar menjadi Rp97,69 miliar. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,84 miliar, kita memiliki pembiayaan netto Rp90,85 miliar untuk menutup defisit. Dengan skema ini, SILPA tahun berjalan kita tetapkan Rp0.
Bersama kita kawal, agar APBD benar-benar menjadi instrumen perubahan menuju Nias Barat yang cerah, bersih, sehat, sejahtera, dan digital.
