Nias | MabesNewsTV Pemerintah Kabupaten Nias menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Nias dibuka secara resmi oleh Bupati Nias, Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si. Turut hadir Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Camat se-Kabupaten Nias, Kepala Desa, Tenaga Ahli P3MD, serta Koordinator PKH.
Sebagaimana diketahui, Rakor Pemerintahan Desa mencakup seluruh desa di 10 (sepuluh) kecamatan dan dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang. Gelombang pertama telah digelar pada Senin, 29 September 2025, dengan peserta dari Kecamatan Gido, Ma’u, Hiliserangkai, Hiliduho, dan Botomuzoi.
Sedangkan gelombang kedua dilaksanakan hari ini, melibatkan seluruh desa dari Kecamatan Idanogawo, Bawolato, Ulugawo, Sogae’adu, dan Somolo-molo.
Dalam arahannya, Bupati Nias menekankan sejumlah hal penting yang menjadi fokus kebijakan dan langkah strategis penyelenggaraan pemerintahan desa. Beliau mengimbau seluruh kepala desa agar memperhatikan beberapa hal berikut.
Bupati menegaskan pentingnya penetapan batas-batas desa melalui Peraturan Bupati, apabila antar desa telah mencapai kesepakatan yang disertai koordinat yang jelas. Ia juga mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera dioperasionalkan melalui proposal bisnis, dengan kewajiban Membuka Gerai Sembako, Menyalurkan Pupuk Bersubsidi, serta Menjadi Pangkalan Gas Elpiji, dan memastikan pengelolaannya diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak non-subsidi.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar program ketahanan pangan di setiap desa terus ditingkatkan, serta program Makan Bergizi (MBG) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memanfaatkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Beliau juga meminta para kepala desa untuk aktif menggerakkan berbagai program nasional, antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG), Skrining TBC, Penanggulangan Stunting, Sekolah Rakyat, dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, program yang pro rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) harus terus digelorakan, terutama dalam kaitannya dengan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bupati juga menghimbau agar setiap desa membatasi kegiatan yang menguras anggaran, melaksanakan acara secara sederhana, serta menjaga komunikasi yang baik di semua lini pemerintahan. Ia menambahkan pentingnya mengaktifkan kembali Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) di masyarakat, serta mendorong seluruh perangkat daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan semangat gotong royong dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
Usai arahan Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari para Narasumber, yakni Kepala Dinas Sosial PMDP2A Yuwanman Lase, S.H, Kepala Bappedalitbang Jellysman B. Geya, SSTP., M.Si, Inspektur Daerah Andika P. Laoly, SSTP, M.Si, Kepala BPKPD Edwin Fanolo Hulu, S.T.,M.T, Kepala Dinas KP3 Taondrasi Mendrofa, S.Sos, M.Ec.Dev, Kepala Dinas KUKMPK Firmina Amina Halawa, S.E, Sekretaris Dinas Perkimhubling Fajar Khrisman Harefa, S.T., M.M.
Setelah melalui diskusi yang panjang, menghasilkan beberapa catatan penting di antaranya Penyerapan Dana Desa agar segera dipercepat, sehingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Kemudian, Program Ketahanan Pangan perlu dievaluasi progresnya dan tetap dilanjutkan, mengingat perannya yang strategis dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditegaskan sebagai kontribusi wajib dalam mendukung penyelesaian sertifikat tanah, sehingga seluruh aset dan lahan masyarakat memiliki kepastian hukum yang jelas.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Nias berharap seluruh kepala desa semakin memahami perannya dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Liputan : Okta Ndraha
Sumber : Humas PemKab Nias
