MabesNews.Tv, Lahat – Pertemuan Aliansi Aktivis bersama Anggota DPRD Kabupaten Lahat digelar di ruang rapat DPRD pada Selasa (2/9/2025) pukul 11.00 WIB.
Rapat tersebut dihadiri anggota DPRD, perwakilan aktivis, perwakilan dari Polres dan Kodim, ketua LSM, Badan Intelijen Negara tingkat Daerah (BINDA), serta tokoh masyarakat.
Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., membuka rapat dengan harapan forum ini mampu meredam gejolak isu nasional. Ia mengajak aktivis menyalurkan aspirasi lewat jalur dialog, bukan aksi unjuk rasa.kata ketua
“Semoga setelah RDP ini, teman-teman aktivis mengurungkan niat unjuk rasa besok demi menjaga Kabupaten Lahat tetap kondusif,” ujar Fitrizal.
Dalam forum ini, Dodo Arman dari LSM KPK Nusantara membacakan ada beberapa tuntutan aktivis yang ingin disampaikan . di antaranya pemecatan Kapolri, kalau bisa diganti yang lebih baik yang benar benar penegakan hukum yang adil penurunan tarif abodemen PDAM,
“DPRD Sudah Maksimal untuk Memperjuang kan dan bekerja untuk Membantu keluahan Rakyat Sekarang ini Setiap desa kabupaten lahat
Sementara itu, Malik ketua dari LSM Ratu Adil Indonesia menyoroti pemilihan Dewan Kesenian Lahat (DKL) yang dinilai ilegal tidak boleh digelar oleh langsung oleh Dinas Pendidikan. Ia menilai DKL adalah mencederai lembaga independen sehingga tidak semestinya ada ikut campur tangan pemerintah.karna itu organisasi Masyarakat
Aktivis lain, Aristoteles (Aying) dari GRPK-RI, mengkritik tunjangan perumahan, komunikasi, dan transportasi DPRD. Ia berharap tunjangan disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
Menanggapi tuntutan aktivis, Fitrizal menegaskan bahwa tunjangan dan pendapatan dewan sudah memiliki dasar hukum. Menurutnya, DPRD tidak bisa mengubah aturan hanya karena tekanan sepihak.
“Tugas tugas penting DPRD beserta larangan nya sudah jelas diatur. Kami akan mematuhinya sesuai aturan yang berlaku,”udd
Anggota legislatif dari Dapil 7, Nizaruddin, S.H., dan Sutra Imansyah, S.E., turut bersuara. Mereka membantah tuduhan DPRD yang tidak bekerja dan menegaskan bahwa seluruh anggota dewan telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan, dan masyarakat harus memahami peran DPRD.
Menutup rapat, Fitrizal menegaskan bahwa DPRD Lahat telah menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Keputusan ini diambil demi menjaga keuangan daerah dan menjaga perasaan rakyat.Sekarang ini
RDP Aliansi Aktivis bersama Anggota DPRD Kabupaten Lahat menjadi wadah penting untuk berdialog menyampaikan kritik, tuntutan, sekaligus mencari solusi yang terbaik demi aman kondusifitas Bumi Seganti Setungguan. Kabupaten lahat kata ketua DPRD ( Andre )
