Bulukumba – Sejumlah massa aksi dari maritim muda Bulukumba turun ke jalan mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek infrastruktur di Bulukumba.
Dalam orasinya, Illang selaku jendral lapangan,menyoroti bahwa Program MBG yang sejatinya hadir untuk pemenuhan hak dasar rakyat kecil justru menuai persoalan serius. Ditemukan adanya indikasi makanan basi, busuk, dan tidak layak dikonsumsi yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
“Program MBG ini menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Jangan biarkan makanan busuk masuk ke perut rakyat kecil! Kami menuntut audit total anggaran MBG serta membuka semua data pengadaan secara transparan,” tegas jenderal lapangan aksi.
Selain MBG, ojeng selaku korlap juga menyoroti sejumlah proyek jalan yang dianggap bermasalah, di antaranya:
Proyek jalan sirkuit di titik nol Bira,
Jalan poros Desa Taccorong menuju Kampus Stikes Panrita Husada,
Jalan poros Desa Kahayya.
Kualitas jalan yang cepat rusak dinilai sebagai indikasi adanya penyimpangan.tegas ojeng selalu korlap. juga menambahkan menuntut pihak kontraktor dan instansi terkait dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Illang menambahkan juga mendesak Polres Bulukumba, khususnya Unit Tipikor, untuk mengusut dugaan adanya monopoli proyek, indikasi mark up harga, serta dugaan penyalahgunaan anggaran MBG. Menurut mereka, praktik tersebut jelas melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli danRakyat Bulukumba sudah muak dengan praktik kotor ini. Kami minta Polres Bulukumba tegas! Jika hukum hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka kepercayaan rakyat akan hilang. Tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu!” tegas illang selaku jendral lapangan
Aksi berjalan damai dan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Maritim muda Bulukumba juga menegaskan akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh DPRD dan Polres Bulukumba.
Hidup rakyat! Hidup keadilan! Tegakkan supremasi hukum!
