Mabesnews.Tv, Payakumbuh – Pemimpin baru Kota Payakumbuh periode 2025-2030 mengawali gebrakannya dengan mengadakan kegiatan peluncuran (launching) produk Sistem Integrasi Giat Antisipasi Risiko Pemerintah (SIGAP). Produk ini merupakan hasil kolaborasi antara Inspektorat dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh di bidang penanganan Manajemen Risiko Terintegrasi. Acara launching SIGAP yang digelar di Aula Gedung Bappeda Kota Payakumbuh dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman, Rabu, 4 September 2025.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman, dalam sambutannya mengatakan bangga atas inisiasi kedua OPD yang berkolaborasi dalam menciptakan produk Mitigasi Risiko dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Payakumbuh. Dengan adanya penerapan manajemen risiko terintegrasi maka setiap OPD dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, menyusun langkah mitigasi yang sistematik, mampu mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program serta mampu menumbuhkan budaya sadar risiko di setiap level organisasi. Ini adalah cikal bakal upaya dini cegah tangkal terjadinya korupsi di tubuh OPD di Pemerintahan Kota Payakumbuh.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota Payakumbuh yang pernah menjabat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Payakumbuh itu menghimbau agar launching produk SIGAP ini sekaligus diikuti sosialiasi Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda dan Inspektorat tersebut adalah bukti nyata kalau setiap program pembangunan, baik itu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengawasan daerah harus berjalan dengan baik, terukur dan akuntabel serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu komitmen bersama dalam pelaksanaan strategi Penerapan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi oleh seluruh Kepala OPD sehingga Visi Kota Payakumbuh yaitu mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai daerah yang maju, berdaya saing dan sejahtera dapat diwujudkan bersama.
Manajemen Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu sangat diperlukan kapasitas aparatur pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko tersebut dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan di Pemerintah Daerah. Peran Badan Perencana dan Pembangunan Daerah dan Pengawasan APIP Daerah sangat menentukan dalam pengendalian internal manajemen risiko.
Inspektur Kota Payakumbuh, Andri Narwan, pada kesempatan yang sama mengungkapkan rasa syukur yang dalam atas terselenggaranya launching produk SIGAP dan Sosialisasi Perwako Nomor 11 Tahun 2024. Ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu OPD, termasuk Inspektorat sendiri.
Dengan telah diluncurkannya produk Sistem Integrasi Giat Antispasi Risiko Pemerintah dan telah disosialisasikannya regulasi yang mendasari produk tersebut dengan menghadirkan nara sumber dari BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, maka isu strategis prioritas proyek perubahan Inspektorat dengan metode Urgenscy, Seriousness dan Growth (USG) ke depannya dapat ditangani secara baik, tepat guna dan tepat sasaran. Integrasi Manajemen Risiko merupakan dasar dalam peningakatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), pengambilan keputusan strategis dan pencegahan risiko operasional. Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan program/kegiatan OPD tidak tepat sasaran, terjadi pemborosan anggaran, bahkan menyebabkan kegagalan proyek yang kemudian menjadi temuan audit.
Jika manajemen risiko terintegrasi tidak segera dilaksanakan maka ketidakmampuan OPD memprediksi terjadinya risiko akan menjadi masalah bagi OPD, dan ini akan sulit dikoreksi di masa depan. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan maka lebih baik setiap OPD melakukan antisipasi melalui penerapan sistem manajemen risiko terintegrasi di Pemko Payakumbuh dengan dukungan pimpinan dan stakeholder terkait agar harapan masyarakat dan Pemko Payakumbuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itu dapat terwujud secara nyata.
Acara launching dan sosialisasi diakhiri dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Strategi Penerapan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi oleh 31 Kepala OPD, disaksikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Asisten dan Staf Ahli Pemko Payakumbuh. (Samsul Daeng Pasomba/Aznizenti/Tim)
