MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

KETUA DPRD MADINA H. ERWIN LUBIS, SH BERSAMA KOMISI IV AKAN TINDAK LANJUTI SURAT MASYARAKAT DESA PINTU PADANG JAE TERKAIT KEABSAHAN SK DAN MEKANISME PENGANGKATAN BPD

Loading

Mabesnews.tv, MANDAILING NATAL – Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), H. Erwin Lubis, SH, bersama Komisi IV DPRD Madina akan menindaklanjuti surat aspirasi masyarakat Desa Pintu Padang Jae, Kecamatan Siabu, terkait dugaan persoalan keabsahan Surat Keputusan (SK), mekanisme pemilihan, serta pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Surat tersebut disampaikan masyarakat secara resmi kepada Ketua DPRD Madina dan Komisi IV pada Senin, 16 November 2026. Dalam surat itu, masyarakat meminta agar DPRD memfasilitasi pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta memanggil pihak-pihak terkait, termasuk anggota BPD dan perwakilan masyarakat Desa Pintu Padang Jae.

Permintaan tersebut dilatarbelakangi sejumlah pertanyaan masyarakat mengenai proses pembentukan dan pergantian keanggotaan BPD di desa mereka. Pasalnya, menurut keterangan masyarakat, sejak 2018 hingga 2026 belum pernah dilaksanakan pemilihan anggota BPD secara resmi dan terbuka di Desa Pintu Padang Jae.

 

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan adanya beberapa kali pergantian anggota BPD yang dinilai tidak disertai pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat.

 

Dalam penyampaian aspirasinya kepada ajudan Ketua DPRD Madina, salah seorang warga bernama Safran Pulungan berharap agar proses pemilihan dan pengangkatan anggota BPD ke depan dilaksanakan secara demokratis, transparan, serta melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

 

Ia juga berharap tidak ada lagi proses pemilihan maupun pengangkatan anggota BPD yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat secara luas.

 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah pergantian anggota BPD bernama Ahmad Landong yang disebut telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Juhendri alias Ade Rangkuti.

 

Namun, masyarakat mempertanyakan mengapa nama Ahmad Landong masih tercantum dalam dokumen susunan keanggotaan BPD Desa Pintu Padang Jae.

 

Hal tersebut turut disampaikan oleh warga bernama Hasan Azhari Nasution yang mempertanyakan kejelasan administrasi pergantian keanggotaan tersebut.

 

Berdasarkan dokumen Surat Keterangan Bupati Mandailing Natal Nomor 141/0325/K/2022 tertanggal 16 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pintu Padang Jae, yang menjadi dasar administrasi susunan keanggotaan BPD, tercantum nama-nama sebagai berikut:

1. Ketua: Iwan Pulungan

2. Wakil Ketua: Pandasoran Hasibuan

3. Sekretaris: Maratua Lubis

4. Anggota: Ahmad Landong

5. Anggota: Masriani

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa masa kerja anggota BPD ditetapkan selama delapan tahun sejak tanggal penetapan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar hukum pergantian anggota BPD, keabsahan dokumen pengangkatan, serta kesesuaian susunan keanggotaan yang berlaku dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Masyarakat berharap DPRD Madina dapat meminta penjelasan dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten terkait proses penerbitan SK, mekanisme pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD, serta dasar administrasi yang digunakan.

Sebagaimana diketahui, pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Melalui penyampaian aspirasi tersebut, masyarakat Desa Pintu Padang Jae berharap DPRD Madina dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian persoalan secara terbuka dan objektif.

Masyarakat juga menginginkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, serta menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Mereka berharap melalui Rapat Dengar Pendapat nantinya, seluruh persoalan terkait keabsahan SK, mekanisme pemilihan, serta pergantian anggota BPD dapat dijelaskan secara terbuka dan memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *