Mabesnews.tv, BINTAN – Persoalan keabsahan 142 surat suara yang dinyatakan tidak sah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, memasuki babak penyelesaian di tingkat kabupaten. Calon kepala desa, Rosliana, meminta Bupati Bintan melalui Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap surat suara yang dipersoalkan karena diduga terdapat kekeliruan dalam penerapan kriteria suara sah dan tidak sah.
Surat keberatan diserahkan langsung oleh Rosliana bersama kuasa hukumnya, Ignatius Toka Sali, S.H., dan tim hukum ke Sekretariat Kantor Bupati Bintan di Bintan Buyu. Langkah tersebut merupakan bentuk upaya memperoleh kepastian atas hasil pemilihan sekaligus meminta agar hak suara masyarakat diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pokok keberatan menyangkut 142 surat suara yang dinyatakan tidak sah. Rosliana menilai sebagian surat suara tersebut, khususnya yang memiliki tanda coblos menembus lipatan kertas, semestinya tidak otomatis dikategorikan sebagai suara tidak sah sepanjang tanda coblos tetap menunjukkan pilihan yang jelas terhadap satu calon.
Kuasa hukum Rosliana menjelaskan bahwa keberatan tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020. Menurut penafsirannya, penentuan keabsahan surat suara harus berpedoman pada ketentuan teknis yang mengatur tanda coblos, termasuk membedakan antara coblosan yang mengenai lebih dari satu pilihan dan tembusan akibat lipatan kertas.
Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut integritas penghitungan suara, kepastian hukum, serta perlindungan hak politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kesalahan dalam mengklasifikasikan surat suara berpotensi memengaruhi hasil akhir pemilihan. Karena itu, setiap keberatan perlu diuji melalui pemeriksaan fisik surat suara, berita acara, dan dokumen penghitungan di masing-masing TPS.
Berdasarkan hasil sementara, Asmilizar memperoleh 677 suara, Suparno 791 suara, dan Rosliana 697 suara. Total suara sah tercatat 2.165, sedangkan suara tidak sah mencapai 142 suara.
Angka tersebut menjadi perhatian karena hasil pemeriksaan terhadap surat suara yang disengketakan dapat memengaruhi perolehan suara apabila terbukti terdapat kekeliruan klasifikasi. Meski demikian, status 142 surat suara tersebut tetap harus ditentukan melalui mekanisme verifikasi yang sah. Klaim salah satu calon tidak dapat langsung diperlakukan sebagai tambahan suara sebelum ada pemeriksaan dan keputusan dari pihak berwenang.
Seorang tokoh masyarakat Bintan yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai dinamika Pilkades kali ini mendapat perhatian luas masyarakat. Ia berharap Bupati Bintan selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pilkades memastikan seluruh keberatan diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, sehingga tidak ada calon yang merasa haknya diabaikan.
Menurutnya, dugaan adanya pola kesalahan yang terstruktur dan terkoordinasi sebagaimana disampaikan tim hukum perlu ditelaah secara komprehensif. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan objektif, bukan sekadar pernyataan atau asumsi.
Dalam konteks penyelesaian administrasi, Keputusan Bupati Bintan Nomor 635/X/2026 menjadi landasan penting. Keputusan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Bintan Nomor 455/VII/2026 tentang penetapan jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang Pertama Tahun 2026.
Berdasarkan keputusan perubahan tersebut, masa penyampaian laporan dan keberatan hasil Pilkades Serentak kepada Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Bintan ditetapkan pada 24 hingga 25 November 2026.
Ketentuan ini memberikan ruang resmi bagi calon kepala desa yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk menyampaikan laporan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Dengan demikian, penyerahan surat Rosliana ke Sekretariat Kantor Bupati Bintan sebelum jadwal tersebut perlu dibedakan secara administratif dari penyampaian keberatan resmi dalam periode 24–25 November 2026. Kepastian mengenai penerimaan, pencatatan, dan registrasi surat menjadi penting agar hak pengajuan keberatan tidak terkendala persoalan prosedural.
Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, setiap keputusan pejabat publik harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, substansi, serta pertimbangan yang objektif. Prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi rujukan penting dalam penyelesaian persoalan administrasi publik.
Sementara itu, dari perspektif hukum pemilihan, keabsahan suara harus ditentukan berdasarkan peraturan teknis yang berlaku. Pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan rekapitulasi angka, tetapi perlu mencocokkan surat suara asli, berita acara penghitungan, catatan keberatan saksi, serta dokumentasi proses pemungutan dan penghitungan suara.
Pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan memberikan perlindungan bukan hanya kepada calon yang mengajukan keberatan, tetapi juga kepada seluruh pemilih dan calon kepala desa lainnya.
Kini, tanggung jawab pemerintah daerah adalah memastikan setiap keberatan memperoleh penanganan sesuai aturan, tanpa menguntungkan ataupun merugikan pihak tertentu. Bupati Bintan melalui panitia tingkat kabupaten diharapkan memberikan ruang verifikasi yang objektif, termasuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan atas setiap surat suara yang dipersoalkan.
Sebab, kualitas demokrasi desa tidak semata-mata diukur dari terlaksananya pemungutan suara, melainkan juga dari kemampuan penyelenggara dan pemerintah daerah menjaga kejujuran penghitungan, menghormati hak pemilih, serta menyelesaikan perselisihan berdasarkan fakta dan hukum.
Pada akhirnya, yang harus dipertahankan bukan kepentingan salah satu calon, melainkan integritas hasil Pilkades dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Desa Gunung Kijang.
SN
Leave a Reply