MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

KEPALA SDN 1 JARAI LAHAT DIDUGA LAKUKAN PUNGUTAN RP650 RIBU PER SISWA, DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TURUN TANGAN

Loading

MabesNews.tv, LAHAT, SUMATERA SELATAN – Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, diduga melakukan pungutan uang sebesar Rp650.000 per siswa. Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media.

Menurut keterangan narasumber, pungutan tersebut dibebankan kepada siswa dengan alasan untuk pembelian perlengkapan sekolah, termasuk biaya sampul rapor.

“Di SDN 1 Jarai terdapat pungutan sebesar Rp650.000 untuk setiap siswa. Alasannya untuk pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah, termasuk biaya sampul rapor,” ungkap narasumber kepada awak media.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Rabu (18/11/2026), awak media menyambangi SDN 1 Jarai untuk meminta klarifikasi langsung kepada kepala sekolah terkait dugaan pungutan tersebut. Namun, saat awak media tiba di lokasi, kepala sekolah tidak berada di tempat.

Selanjutnya, awak media mencoba menghubungi Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD) berinisial A melalui pesan WhatsApp guna menyampaikan informasi sekaligus meminta tanggapan terkait dugaan pungutan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan atau tanggapan yang diberikan.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan siswa, nilai pungutan yang diduga dibebankan tersebut berpotensi mencapai jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, persoalan ini perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari instansi terkait.

Sebagaimana diketahui, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali murid. Peraturan tersebut juga membedakan antara pungutan yang bersifat wajib dan sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktunya.

Selain itu, sekolah negeri memperoleh dukungan pembiayaan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap pembiayaan tambahan kepada orang tua siswa perlu memiliki dasar yang jelas, transparan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dugaan tersebut, Media MabesNews.tv mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Inspektorat Kabupaten Lahat, serta instansi terkait untuk segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Jika terbukti terdapat pelanggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab diharapkan dapat diberikan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 1 Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan pungutan sebesar Rp650.000 per siswa tersebut.

 

Media MabesNews.com masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh klarifikasi dan memenuhi hak jawab pihak sekolah.

 

BERSAMBUNG.

Wakil Kepala Bidang Investigasi Sumatera Selatan

HERI YP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *