MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

Sengketa Pilkades Gunung Kijang Jadi Ujian Bupati Bintan, Tokoh Masyarakat Ingatkan Risiko Keputusan Tanpa Dasar Kuat

Loading

Mabesnews.tv | BINTAN – Penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gunung Kijang Tahun 2026 menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bintan. Setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mulai menelusuri pengaduan Roslina, calon kepala desa nomor urut 3, perhatian kini tertuju pada keputusan akhir Bupati Bintan.

 

Keberatan Roslina berkaitan dengan penetapan sejumlah surat suara tidak sah yang dinilai perlu diperiksa kembali berdasarkan Pasal 28 Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD).

 

Persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas perbedaan hasil penghitungan. Lebih jauh, substansinya menyangkut ketepatan penerapan aturan, objektivitas penyelenggara, serta kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilihan.

 

Seorang tokoh masyarakat Bintan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengingatkan bahwa keputusan Bupati tanpa didukung fakta konkret dan pertimbangan hukum yang kuat berpotensi menimbulkan persoalan baru.

 

Menurutnya, apabila keputusan yang diambil justru berujung pada penunjukan penjabat sementara atau perubahan status surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah menjadi sah tanpa dasar pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah daerah.

 

Ia menilai setiap kemungkinan keputusan harus terlebih dahulu diuji melalui dokumen pemilihan, kondisi fisik surat suara, berita acara, serta kesesuaian dengan tata tertib yang berlaku.

 

Jangan sampai keputusan melahirkan sengketa baru

 

Dalam konteks pemerintahan desa, keputusan kepala daerah harus mencerminkan asas kecermatan, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.

 

Apabila surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah hendak dinilai kembali, harus terdapat alasan objektif yang menunjukkan bahwa surat suara tersebut memang memenuhi kriteria keabsahan. Sebaliknya, apabila penetapan KPPS dipertahankan, dasar dan fakta pendukungnya juga harus dapat dijelaskan.

 

Demikian pula apabila muncul kemungkinan penunjukan penjabat sementara, langkah tersebut harus memiliki dasar kewenangan dan alasan hukum yang jelas, bukan sekadar menjadi jalan keluar dari perselisihan.

 

Roslina bersama tim hukumnya pun tengah mempersiapkan berbagai kemungkinan terhadap keputusan yang akan diambil Bupati Bintan.

Penyelesaian sengketa Pilkades Gunung Kijang menjadi momentum bagi Bupati Bintan untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengejar penyelesaian administratif, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi para pihak.

Pada akhirnya, keputusan yang kuat bukanlah keputusan yang sekadar mengakhiri polemik, melainkan keputusan yang mampu bertahan ketika diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum.

Sebab, apabila keputusan tidak dibangun di atas bukti konkret dan pertimbangan yang terukur, penyelesaian sengketa justru berisiko membuka persoalan hukum dan administratif yang lebih luas.

Kini, masyarakat menantikan keputusan Bupati Bintan. Apakah penyelesaian akan mempertahankan hasil penetapan KPPS, mengoreksi penilaian surat suara berdasarkan hasil pemeriksaan, atau mengambil langkah lain sesuai kewenangan dan ketentuan hukum?

Yang terpenting, jangan sampai keputusan yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa justru menjadi awal munculnya persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan desa.

 

ARF-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *