MabesNews.tv, Tanjung Balai – Sumut : Selasa 6 Oktober 2026 – SMP Negeri 5 Tanjung Balai menuai sorotan publik. Pengelolaan anggaran rehabilitasi yang dikelola Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi perbincangan hangat di kalangan awak media dan masyarakat, Senin (06/10/2026).
Berdasarkan prasasti yang terpasang di sekolah yang berlokasi di Jalan Pendidikan, Kelurahan Kwala Silau Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai, tertulis:
Gedung ini dibangun/direhabilitasi Oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Dengan dana Bantuan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2025. Rp. 121.343.153.
Namun, pantauan tim media di lapangan pada 6 Oktober 2026 pukul 11.49 – 11.54 WIB menemukan kondisi yang dinilai tidak sesuai harapan dengan realisasi anggaran tersebut.
Pada salah satu toilet yang baru direvitalisasi, terlihat urinoir yang masih dipenuhi sampah kemasan makanan ringan. Dinding terlihat sudah bernoda. Sementara dari sisi sarana prasarana lain, plafon asbes di beberapa ruang luar terlihat sudah bolong dan rusak. Kerusakan tersebut dikategorikan sebagai kerusakan ringan yang seharusnya dapat dicover melalui pemeliharaan rutin Dana BOS.
Padahal, SMPN 5 Tanjung Balai diketahui tetap menerima Dana BOS setiap tahunnya dengan jumlah peserta didik untuk tahun 2026 kurang lebih 600 siswa – siswi.
Saat tim media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke pihak sekolah, oknum kepala sekolah disebut tidak berada di kantor. Informasi yang dihimpun dari oknum guru di lokasi menyebut pimpinan sedang tidak ada di tempat.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak SMPN 5 Tanjung Balai belum memberikan klarifikasi resmi terkait realisasi anggaran P2SP TA 2025 tersebut, maupun penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 hingga 2025.
Media Mabes News.Com berharap Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai untuk meminta tanggapan terkait mekanisme pengawasan program revitalisasi P2SP dan pemeliharaan sarpras yang bersumber dari Dana BOS.
Publik berharap agar Inspektorat dan Dinas terkait dapat turun melakukan evaluasi agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan kenyamanan belajar bagi siswa.
Bersambung….
Ditulis oleh :
( RS ).
Leave a Reply