Mabesnews.tv, BATAM — Desakan agar Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam, Kwin Fo, dievaluasi hingga mundur dari jabatannya kian menguat setelah pemadaman listrik meluas selama lebih dari 12 jam pada Senin (12/10/2026). Selain menuntut pertanggungjawaban manajemen, masyarakat mendesak investigasi independen untuk mengungkap penyebab gangguan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Ketua Umum Kader Muda Indonesia (KMI), Galva Ridho AP, menilai blackout berdurasi panjang tersebut menjadi ujian serius terhadap kapasitas manajemen krisis, keandalan sistem kelistrikan, dan kesiapan mitigasi risiko PT PLN Batam. Ia menegaskan, insiden itu harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan perusahaan.
Sikap senada disampaikan Aliansi Peduli Indonesia (API) Kepulauan Riau. Organisasi tersebut menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan layanan publik, terutama ketika jabatan strategis berada dalam lingkaran hubungan keluarga dengan pejabat pemerintahan.
Kwin Fo diketahui merupakan adik kandung Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Namun, hubungan keluarga tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya nepotisme. Persoalan mendasarnya ialah bagaimana proses pengangkatan, kompetensi, kinerja, dan pertanggungjawaban manajemen diuji secara objektif serta transparan.
API Kepri berpandangan, pengelolaan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus bertumpu pada meritokrasi, integritas, dan kemampuan profesional, bukan kedekatan personal maupun politik.
“Yang paling penting saat ini adalah investigasi oleh tim auditor independen. Pemadaman lebih dari 12 jam sudah melampaui kondisi pelayanan yang normal dan membutuhkan penjelasan terbuka mengenai penyebab, dampak, serta tanggung jawab manajemen,” demikian pandangan API Kepri.
Terkait desakan agar Kwin Fo mundur, API Kepri menilai evaluasi kepemimpinan patut menjadi salah satu opsi apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kegagalan manajerial atau ketidakmampuan memenuhi standar pelayanan. Meski demikian, keputusan tersebut harus didasarkan pada temuan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata tekanan politik atau opini publik.
Selain audit independen, API Kepri juga mendorong penguatan kapasitas dan keandalan pasokan listrik di Pulau Bintan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang terus berkembang, sekaligus memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Kepulauan Riau.
Bagi pelanggan, persoalan ini bukan sekadar polemik mengenai siapa yang menduduki kursi direktur utama. Pemadaman berkepanjangan menyangkut aktivitas ekonomi, pelayanan publik, kenyamanan rumah tangga, dan potensi kerugian usaha. Karena itu, PLN Batam perlu menjelaskan secara transparan penyebab gangguan, langkah pemulihan, evaluasi sistem pengamanan, serta mekanisme kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu lebih dari sekadar pernyataan. Hasil investigasi yang independen, keterbukaan informasi, dan tindakan korektif yang terukur menjadi ujian nyata bagi tata kelola PLN Batam. Sebab, kepercayaan pelanggan tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui keandalan layanan dan pertanggungjawaban yang nyata.
SN
Leave a Reply