SUMBA BARAT DAYA, MABESNEWS.TV — Warga Dusun II, Desa Waipakolo, Kecamatan Kodi Blaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mempertanyakan belum tuntasnya pembangunan bak penampungan air pada fasilitas sumur bor yang menurut keterangan warga telah dikerjakan sejak April 2024.
Warga menyebut panel surya telah dipasang dan air dari sumur bor sudah berhasil keluar. Namun, fasilitas bak penampungan yang dinilai penting untuk mendukung kebutuhan air masyarakat justru belum selesai hingga 2025, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius dari masyarakat mengenai kelanjutan pekerjaan, realisasi anggaran, serta tanggung jawab pemerintah desa dalam memastikan fasilitas air bersih dapat dimanfaatkan secara optimal.
Air Sudah Keluar, tetapi Warga Mengeluhkan Belum Ada Bak Penampungan
Menurut informasi yang dihimpun dari keluhan warga, pengerjaan sumur bor dimulai pada April 2024. Pemasangan panel surya telah dilakukan dan air disebut sudah dapat keluar dari sumur tersebut.
Namun, warga Dusun II mengeluhkan belum tersedianya bak penampungan air yang dapat mendukung pemanfaatan fasilitas itu. Akibatnya, masyarakat mengaku mengalami kesulitan mengambil dan menampung air, khususnya pada sore hari.
Bagi warga, keberadaan sumur bor semestinya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Akan tetapi, apabila fasilitas pendukung yang direncanakan belum diselesaikan, manfaat pembangunan tersebut dikhawatirkan belum dapat dirasakan secara maksimal.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai bangunan yang belum rampung. Lebih jauh, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan pekerjaan agar fasilitas air bersih benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan.
Warga Pertanyakan Anggaran Bak Penampungan Air
Warga menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan bak penampungan air disebut telah dialokasikan. Atas dasar informasi tersebut, mereka meminta penjelasan mengenai realisasi penggunaan dana dan alasan pekerjaan bak penampungan belum diselesaikan.
Pertanyaan masyarakat perlu dijawab melalui informasi yang jelas, termasuk besaran anggaran, sumber dana, rincian pekerjaan dalam dokumen perencanaan, progres pelaksanaan, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Jika bak penampungan memang tercantum dalam rencana pekerjaan dan anggarannya telah dialokasikan, pemerintah desa perlu menjelaskan secara terbuka sejauh mana realisasinya dan kapan pekerjaan tersebut akan dituntaskan.
Meski demikian, belum selesainya suatu pekerjaan tidak serta-merta membuktikan adanya penyelewengan anggaran. Untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen anggaran, bukti belanja, kondisi fisik pekerjaan, serta laporan pelaksanaan kegiatan.
Karena itu, keterbukaan pemerintah desa menjadi langkah penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya dugaan yang belum terverifikasi.
PLT Kades Idaman Katoda Diminta Memberikan Penjelasan
Warga meminta Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Waipakolo, Idaman Katoda, memberikan klarifikasi mengenai pembangunan fasilitas air bersih di Dusun II tersebut.
Klarifikasi yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan umum, melainkan keterangan berbasis data mengenai:
1. Berapa total anggaran pembangunan sumur bor dan bak penampungan air?
2. Dari mana sumber anggaran kegiatan tersebut?
3. Apakah pembangunan bak penampungan tercantum dalam perencanaan dan anggaran?
4. Apa alasan bak penampungan belum diselesaikan meskipun air sumur dilaporkan sudah keluar?
5. Kapan pekerjaan akan dituntaskan agar warga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan kepentingan masyarakat.
Sebagai pemimpin pemerintahan desa, PLT Kades Idaman Katoda diharapkan memberikan penjelasan yang transparan, terbuka terhadap pengawasan publik, serta menyampaikan langkah konkret untuk menindaklanjuti keluhan warga.
Redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari Idaman Katoda mengenai persoalan ini. Oleh sebab itu, alasan belum selesainya pembangunan bak penampungan dan status realisasi anggarannya masih perlu dikonfirmasi.
Pengawasan Publik Penting, Dugaan Harus Berdasarkan Bukti
Persoalan pembangunan fasilitas air bersih di Desa Waipakolo perlu mendapat perhatian pemerintah desa dan instansi pengawas yang berwenang.
Apabila dokumen menunjukkan adanya pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai kontrak atau rencana kegiatan, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan bukti yang memadai, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada instansi pengawasan atau aparat penegak hukum yang berwenang.
Namun, setiap dugaan harus diuji berdasarkan fakta dan dokumen yang sah. Pemberitaan ini tidak menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan anggaran oleh pihak tertentu.
Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan informasi, pemeriksaan kondisi pekerjaan, serta kepastian mengenai penyelesaian fasilitas yang dikeluhkan warga.
Martinus Kondo wartawan MabesNews menegaskan bahwa Keluhan warga Dusun II, Desa Waipakolo, menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari sumur bor yang sudah mengeluarkan air atau panel surya yang telah terpasang. Seluruh fasilitas yang direncanakan harus diperiksa dan diselesaikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Air sudah keluar, tetapi bak penampungan yang dipersoalkan warga belum tuntas. Kini, masyarakat membutuhkan jawaban yang jelas: bagaimana realisasi anggarannya, apa kendala penyelesaiannya, dan kapan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara layak?
PLT Kades Waipakolo, Idaman Katoda, diharapkan memberikan klarifikasi terbuka disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa juga perlu memastikan keluhan warga ditindaklanjuti secara konkret, bukan dibiarkan tanpa kepastian.
MABESNEWS.TV menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik merupakan bagian penting dari transparansi pemerintahan. Kritik dan pertanyaan masyarakat patut dijawab dengan data, sementara setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sesuai hukum.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi PLT Kades Waipakolo, Idaman Katoda, serta pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal dari warga. Nilai anggaran, dokumen perencanaan, kondisi terkini pekerjaan, dan tanggapan pemerintah desa masih perlu diverifikasi sebelum kesimpulan lebih lanjut dapat ditarik.
Liputan MabesNews
Jurnalis Martinus
Leave a Reply