Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI kini memiliki peran yang lebih strategis dalam struktur organisasi Angkatan Bersenjata Nasional. Salah satu perubahan signifikan adalah bahwa Inspektorat Jenderal TNI kini bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI, bukan lagi kepada Kepala Staf Angkatan Darat atau komandan lainnya. Perubahan ini menandai pentingnya peran pengawasan dan pemeriksaan internal dalam menjaga kualitas, akuntabilitas, dan profesionalisme TNI. Berikut adalah penjelasan mengapa hal ini terjadi.
Pengaruh Revisi Struktur Organisasi TNI
Perubahan struktur organisasi TNI diatur dalam Peraturan Presiden No 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Dalam revisi tersebut, Inspektorat Jenderal TNI ditempatkan sebagai bagian dari pembantu pimpinan TNI, dengan tanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program kerja TNI.
Dengan struktur baru ini, Itjen TNI tidak lagi berada di bawah Kepala Staf Angkatan Darat, melainkan secara langsung di bawah kendali Panglima TNI. Hal ini memberikan otoritas yang lebih besar bagi Itjen TNI dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh jajaran TNI, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Tujuan Penguatan Sistem Pengawasan Internal
Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk memperkuat sistem pengawasan internal TNI agar lebih efektif dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan TNI yang PRIMA (Profesional, Religius, Integritas, Mandiri, dan Amanah), pengawasan internal menjadi salah satu aspek kunci. Dengan Itjen TNI yang langsung bertanggung jawab kepada Panglima TNI, akan lebih mudah untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program kerja TNI sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Beberapa tujuan utama dari penguatan sistem pengawasan antara lain:
- Meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas aparat pengawasan intern.
- Memastikan penggunaan anggaran TNI berjalan secara transparan dan akuntabel.
- Menindaklanjuti temuan-temuan penting yang ditemukan selama proses pengawasan.
- Meningkatkan sinergitas antara Itjen TNI, Itjen Kemhan, dan Itjen Angkatan.
Hasil Penilaian BPK RI
Salah satu indikator keberhasilan sistem pengawasan TNI adalah hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selama enam tahun berturut-turut, yaitu sejak 2018 hingga 2023, Laporan Keuangan TNI dan Kementerian Pertahanan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa TNI berhasil menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan rasa syukur atas capaian ini, sekaligus menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas pengawasan. “Saya minta kepada seluruh APIP TNI dan Kemhan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan TA. 2024, menindaklanjuti temuan-temuan yang menonjol, mencari solusi pemecahannya, serta meningkatkan sinergitas maupun profesionalitas APIP TNI dan Kemhan,” ujarnya.
Peran Inspektorat Jenderal dalam Sinergitas APIP
Inspektorat Jenderal TNI juga memiliki peran penting dalam memperkuat sinergitas antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) jajaran TNI. Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) TA. 2024, tema yang diangkat adalah “Sinergitas APIP Jajaran TNI Untuk Mengawal Program Kerja dan Anggaran Melalui Peningkatan Kapabilitas, Integritas dan Profesionalitas Dalam Mewujudkan TNI yang PRIMA.”
Dalam rakorwas ini, Itjen TNI bekerja sama dengan Itjen Kemhan dan Itjen Angkatan untuk menyelaraskan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) TA. 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal TNI tidak hanya dilakukan secara individu oleh masing-masing angkatan, tetapi juga dilakukan secara kolaboratif dan terkoordinasi.
Kesimpulan
Perubahan struktur organisasi TNI yang menempatkan Inspektorat Jenderal TNI langsung di bawah kendali Panglima TNI adalah langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal. Dengan tanggung jawab langsung kepada Panglima TNI, Itjen TNI dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, baik dalam pengawasan keuangan, program kerja, maupun pengelolaan sumber daya. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen TNI untuk terus meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara yang profesional dan amanah.
[IMAGE: Inspektorat Jenderal TNI bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI]
Leave a Reply