Pengaduan masyarakat terhadap kinerja kepolisian semakin mudah dan transparan berkat inovasi yang dicanangkan oleh Kabidpropam Polda Jabar, Kombes Pol Adiwijaya. Layanan pengaduan online yang diperkenalkan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindakan tidak profesional dari aparat kepolisian.
Inovasi Pengaduan Online yang Memudahkan Masyarakat
Kabidpropam Polda Jabar menjelaskan bahwa layanan ini sangat sederhana dalam penggunaannya. Masyarakat hanya perlu memindai QR Code menggunakan kamera ponsel, kemudian mengisi formulir pengaduan online dengan data yang lengkap dan jelas. Syaratnya pun tidak rumit, asalkan memiliki smartphone dan koneksi internet, siapa saja bisa menggunakan layanan ini.
“Kami ingin memastikan bahwa privasi pengadu dijamin aman,” ujar Adiwijaya dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026). Dengan adanya inovasi ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran disiplin hingga praktik pungutan liar (pungli).
OTT Propam: Kapolsek di Jawa Barat Tertangkap Tangan Peras Tersangka
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Propam Polda Jabar terhadap seorang Kapolsek di Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, Kapolsek tersebut tertangkap tangan melakukan pemerasan terhadap seorang tersangka dalam kasus penipuan.
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada inovasi pengaduan online, masih ada oknum aparat yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional. OTT yang dilakukan oleh Propam Polda Jabar menunjukkan komitmen institusi untuk membersihkan lingkungan kerja kepolisian dari praktik korupsi dan penyimpangan.
[IMAGE: OTT Propam Kapolsek Jawa Barat menangkap tersangka kasus penipuan]
Pelaku Penipuan yang Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi
Selain kasus Kapolsek yang tertangkap tangan, beberapa kasus korupsi juga sedang ditangani oleh lembaga anti-korupsi seperti KPK. Salah satunya adalah kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Dalam kasus ini, KPK menetapkan beberapa tersangka, termasuk Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono.
Dari hasil penyidikan, total uang yang diterima Bupati Ade mencapai Rp 14,2 miliar. Atas perbuatannya, Bupati Ade beserta HM Kunang dan Sarjan selaku pihak swasta disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
[IMAGE: OTT Propam Kapolsek Jawa Barat menangkap tersangka kasus penipuan]
Kasus PT DSI: Penipuan yang Merugikan Ratusan Juta Rupiah
Selain kasus korupsi di lingkungan pemerintahan, kasus penipuan juga terjadi di dunia bisnis. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).
Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah. Tersangka tambahan tersebut adalah AS, eks Direktur PT DSI periode 2018–2024 sekaligus founder PT DSI. Total gagal bayar PT DSI mencapai sekitar Rp 2,4 triliun.
[IMAGE: OTT Propam Kapolsek Jawa Barat menangkap tersangka kasus penipuan]
Kesimpulan
Kasus OTT Propam yang melibatkan Kapolsek di Jawa Barat menunjukkan pentingnya pengawasan internal di lingkungan kepolisian. Meski ada inovasi pengaduan online, masih ada oknum yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Selain itu, kasus korupsi dan penipuan yang terjadi di berbagai sektor menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penipuan harus terus dilakukan.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan menggunakan layanan pengaduan online yang telah disediakan agar dapat melaporkan setiap dugaan pelanggaran secara cepat dan transparan. Dengan demikian, lingkungan kerja kepolisian dan masyarakat secara umum akan lebih bersih dan profesional.
Leave a Reply