MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

PASAR NAWACITA SAMPALI DIBONGKAR, GAKORPAN DESAK PRESIDEN TURUN TANGAN LINDUNGI PEDAGANG KECIL

Loading

MabesNews.tv, DELI SERDANG, 21 November 2026— Pembongkaran Pasar Nawacita di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menyisakan persoalan yang lebih luas daripada sekadar penertiban bangunan. Di balik lapak-lapak yang diratakan alat berat, terdapat nasib para pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pasar tradisional.

Peristiwa tersebut mengundang perhatian Gerakan Anti Korupsi Nasional dan Penyelamatan Aset Negara (GAKORPAN) bersama sejumlah elemen masyarakat, aktivis mahasiswa, organisasi pers, serta pendamping hukum. Mereka mendesak pemerintah pusat turun tangan untuk memberikan perhatian serius terhadap dugaan persoalan prosedur penertiban, perlindungan hak pedagang, serta kepastian hukum atas lahan pasar.

Pembongkaran puluhan kios Pasar Nawacita berlangsung pada Rabu (18/11/2026) dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator dan mendapat pengamanan dari unsur pemerintah daerah serta aparat terkait. Akibatnya, sejumlah pedagang kehilangan tempat untuk menjalankan aktivitas usaha mereka.

Bagi para pedagang, pasar bukan sekadar deretan bangunan atau tempat transaksi ekonomi. Pasar merupakan ruang kehidupan, tempat masyarakat membangun hubungan sosial sekaligus mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga.

 

Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena Pasar Nawacita disebut memiliki keterkaitan dengan program pengembangan pasar tradisional pada era Presiden Joko Widodo. Namun, berdasarkan catatan pemberitaan, peletakan batu pertama pembangunan pasar dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Teten Masduki. Oleh karena itu, riwayat pembangunan, status lahan, dan dasar penguasaan aset perlu ditelusuri melalui dokumen resmi.

 

### SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN, GAKORPAN MINTA PERLINDUNGAN PEDAGANG

 

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPP GAKORPAN, Ketua PPWI-LBH Pers Indonesia, Ketua LBH Rumah Besar Prabowo 08, Dr. Bernard BBBI Siagian, S.H., M.A.Kp., bersama aktivis mahasiswa antikorupsi Fakultas Hukum UKI, Bunda Nelly Pardede (84), Ikhsan B. selaku paralegal DPP PASTI, serta sejumlah elemen masyarakat menyampaikan keprihatinan dan tuntutan agar persoalan Pasar Nawacita mendapat perhatian pemerintah pusat.

 

Dalam rangkaian agenda Forum Kebangsaan dan Bela Negara menjelang akhir 2026, persoalan Pasar Nawacita diangkat sebagai isu kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.

 

Bunda Nelly Pardede, tokoh masyarakat Sampali yang juga dikenal sebagai jurnalis senior, turut menyampaikan aspirasi melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

 

Surat terbuka tersebut berisi permohonan perlindungan hukum, pengawasan pemerintah pusat, serta penelusuran menyeluruh terhadap proses pembongkaran pasar dan dampaknya terhadap kehidupan para pedagang.

 

Mereka berharap pemerintah pusat tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi juga melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak dan memastikan hak-hak pedagang mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum.

 

### KETERTIBAN TIDAK BOLEH MENGABAIKAN KEMANUSIAAN

 

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Kepala Satpol PP Deli Serdang, Marzuki, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan penataan kawasan. Pemerintah berharap lokasi tersebut dapat menjadi lebih tertata dan nyaman.

Namun, penjelasan mengenai tujuan penataan kawasan belum serta-merta menjawab seluruh persoalan yang dipertanyakan masyarakat.

Sejumlah aspek masih perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, antara lain dasar penguasaan lahan, kewenangan pembongkaran, pemberitahuan kepada pedagang, prosedur pelaksanaan penertiban, hingga ketersediaan tempat relokasi bagi para pedagang yang terdampak.

Sebab, kewenangan pemerintah dalam melakukan penataan ruang publik harus berjalan beriringan dengan kewajiban melindungi hak-hak masyarakat.

Penertiban tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembongkaran fisik bangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap warga yang selama ini menggantungkan penghidupan di lokasi tersebut.

### UJIAN NEGARA ADA PADA PERLINDUNGAN RAKYAT KECIL

Persoalan Pasar Nawacita Sampali pada akhirnya menghadirkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara kewenangan pemerintah dalam melakukan penertiban dan kewajiban negara melindungi hak-hak warga negara.

Pemerintah tentu memiliki kewenangan melakukan penataan kawasan sesuai ketentuan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan manusiawi.

Jangan sampai tujuan menciptakan ketertiban justru menimbulkan ketidakpastian penghidupan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki sumber pendapatan lain.

 

Dalam negara hukum, ketertiban tidak boleh dipisahkan dari keadilan. Pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari perubahan fisik suatu kawasan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjaga martabat, hak, dan keberlangsungan hidup rakyatnya.

Rakyat kecil tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya membutuhkan kepastian hukum, perlakuan yang manusiawi, serta kesempatan untuk tetap mencari nafkah secara layak.

Karena itu, persoalan pembongkaran Pasar Nawacita Sampali patut mendapatkan pemeriksaan secara terbuka, objektif, dan menyeluruh agar fakta, dasar hukum, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing pihak dapat menjadi terang.

GAKORPAN bersama elemen masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mendorong instansi terkait melakukan penelusuran secara menyeluruh.

Jangan biarkan nasib pedagang kecil terabaikan. Penataan boleh berjalan, tetapi keadilan dan kemanusiaan harus tetap menjadi landasan utama.

Sumber: GAKORPAN dan LBH Pers — Ikhsan B., Paralegal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *