MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

SURAT TERBUKA KEPADA KAPOLDA NTT: DESAK EVALUASI KAPOLRES SUMBA BARAT DAYA DAN KAPOLSEK KODI BANGEDO, JIKA TERBUKTI TIDAK PROFESIONAL, COPOT DARI JABATANNYA!

Loading

Kepada Yth.

Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT)

di Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat terbuka ini, kami menyampaikan kritik sekaligus desakan kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres Sumba Barat Daya dan Kapolsek Kodi Bangedo terkait penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap dua tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Walandimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Laporan dugaan penganiayaan tersebut telah disampaikan sejak 30 September 2026. Namun, hingga saat ini, keluarga korban mengaku belum memperoleh kepastian hukum maupun penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah keluarga korban dan masyarakat: sampai kapan mereka harus menunggu kepastian hukum?

Apakah laporan masyarakat harus terlebih dahulu menjadi sorotan media agar mendapatkan perhatian serius? Apakah tugas kepolisian hanya sebatas menerima laporan dan memeriksa saksi, sementara keluarga korban terus menunggu tanpa memperoleh kejelasan?

Bapak Kapolda NTT yang kami hormati,

Kami meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Sebagai pimpinan kepolisian di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Kapolres memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan memastikan jajarannya bekerja secara profesional. Demikian pula Kapolsek Kodi Bangedo, yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan koordinasi secara maksimal dalam mendukung penanganan perkara tersebut.

Apabila terdapat kendala dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, kami meminta agar hal tersebut dijelaskan secara terbuka kepada keluarga korban sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam ketidakpastian tanpa mengetahui sejauh mana laporan mereka telah ditindaklanjuti.

Kami menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah dan tanggung jawab. Ketika masyarakat membutuhkan perlindungan serta kepastian hukum, aparat kepolisian wajib menunjukkan kinerja nyata, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

TUNTUTAN DAN DESAKAN KEPADA KAPOLDA NTT

Sehubungan dengan persoalan tersebut, kami menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Meminta Kapolda NTT segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Sumba Barat Daya dan Kapolsek Kodi Bangedo dalam penanganan laporan dugaan penganiayaan terhadap dua tenaga kesehatan Puskesmas Walandimu.

2. Memerintahkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses penanganan laporan tersebut guna memastikan seluruh tahapan penyelidikan maupun penyidikan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

3. Mendesak penyidik memberikan penjelasan resmi kepada keluarga korban mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah-langkah hukum yang telah dilakukan.

4. Memastikan seluruh keterangan saksi, alat bukti, hasil pemeriksaan medis, serta hasil visum et repertum ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan.

 

5. Apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kelalaian, ketidakprofesionalan, atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kami meminta Kapolda NTT mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencopotan dari jabatan terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

JANGAN BIARKAN KEADILAN HANYA MENJADI JANJI!

Kami tegaskan bahwa tuntutan ini bukanlah permintaan agar seseorang dihukum tanpa melalui proses hukum. Sebaliknya, kami meminta agar laporan masyarakat ditangani secara serius, fakta dan bukti diungkap secara objektif, serta pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.

Dua tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kemanusiaan justru mengaku menjadi korban kekerasan. Peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepada Bapak Kapolda NTT, kami berharap agar segera turun tangan dan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan menunggu sampai polemik semakin meluas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin menurun.

Evaluasi terhadap pejabat kepolisian merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi. Apabila seorang pejabat terbukti tidak mampu menjalankan amanah dan tanggung jawabnya secara profesional, tindakan tegas, termasuk pencopotan jabatan, patut dipertimbangkan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Kami akan terus mengawal dan menyuarakan persoalan ini hingga keluarga korban memperoleh penjelasan, perkembangan penanganan perkara, serta kepastian hukum yang mereka harapkan.

Sebab, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa membedakan siapa pun.

 

SALAM HORMAT,

Mengawal fakta, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan memperjuangkan tegaknya keadilan.

 

Jurnalis: Martinus Kondo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *