Pengawasan terhadap prajurit TNI yang menjabat di posisi sipil menjadi isu yang semakin kompleks, khususnya setelah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi ini memperluas ruang bagi prajurit aktif untuk ditempatkan di jabatan sipil, dengan penambahan lima instansi baru. Namun, hal ini juga membuka tantangan besar dalam pengawasan dan menjaga keseimbangan antara tugas militer dan sipil.
Perluasan Jabatan Sipil untuk Prajurit TNI
Dalam revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025, pasal 47 Ayat (2) mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, prajurit TNI hanya bisa menjabat di 10 kementerian atau lembaga tanpa harus mundur dari TNI. Setelah revisi, jumlah tersebut meningkat menjadi 14 kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kejaksaan Agung. Penambahan ini bertujuan untuk memasukkan lembaga-lembaga yang dibentuk setelah UU TNI berlaku.
Namun, penambahan ini menimbulkan kontroversi. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyatakan bahwa penambahan jabatan sipil ini justru mencerminkan kegagalan reformasi. Ia menilai bahwa seharusnya penempatan prajurit di jabatan sipil sudah bisa digantikan oleh pejabat sipil setelah 20 tahun berlakunya UU TNI saat ini.
Kekhawatiran Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil merasa khawatir dengan perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mencatat bahwa hingga 2023, terdapat 2.569 prajurit TNI aktif yang menjabat di posisi sipil. Dari jumlah tersebut, 29 di antaranya menduduki jabatan di luar lembaga yang ditetapkan oleh UU TNI. Contohnya adalah Letkol Teddy sebagai Seskab dan Mayjen Novi Helmy sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Ketua Umum Pepabri, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, mengingatkan bahwa keresahan publik terkait potensi perluasan penempatan prajurit TNI harus disikapi dengan kehati-hatian. Ia berharap aturan yang memuat terkait penempatan prajurit aktif di ranah sipil perlu pertimbangan matang agar tidak memicu sikap antipati masyarakat terhadap TNI.
Dilema Kewenangan Auditor Sipil
Auditor sipil memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa penugasan prajurit TNI di jabatan sipil sesuai dengan aturan UU TNI. Namun, dilema muncul ketika auditor harus memverifikasi apakah penugasan tersebut benar-benar terbatas pada bidang yang relevan dengan sektor pertahanan dan keamanan. Menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, pengawasan ketat diperlukan untuk menghindari interpretasi yang terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan.
Fahmi menyarankan adanya kriteria jelas ihwal jabatan mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI, mekanisme kontrol dan evaluasi berkala, serta batas waktu yang ketat. Hal ini penting untuk mencegah penugasan yang berlarut-larut atau bahkan menjadi penugasan institusi sipil oleh unsur militer.
Tanggapan dari TNI
Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI AD akan selalu patuh pada keputusan negara dan mengikuti aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa TNI akan loyal 100 persen dengan keputusan yang diambil. Namun, ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan mekanisme bagi prajurit TNI yang memiliki potensi untuk menjabat di kementerian/lembaga.
Selain itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto menegaskan bahwa TNI akan tetap berlandaskan prinsip profesionalisme dan netralitas sesuai amanat reformasi TNI. TNI juga akan memastikan bahwa revisi UU TNI tetap sejalan dengan tugas pokoknya, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kesimpulan
Revisi UU TNI yang memperluas jabatan sipil bagi prajurit TNI telah membuka tantangan baru dalam pengawasan dan menjaga keseimbangan antara tugas militer dan sipil. Meskipun ada kebutuhan untuk memperkuat institusi pertahanan, penting untuk memastikan bahwa penempatan prajurit TNI di jabatan sipil tetap terbatas dan sesuai dengan prinsip profesionalisme serta netralitas. Auditor sipil memiliki peran penting dalam memastikan hal ini, namun mereka juga menghadapi dilema dalam menjalankan kewenangan mereka. Dengan pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi, TNI dapat tetap menjalankan tugasnya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokratis dan reformasi.
Leave a Reply