MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

WAKA PERWIL II MABESNEWS.COM SUMUT SOROTI PENANGANAN KECELAKAAN KERJA DI PT MARBAU JAYA, PEKERJA DIDUGA BIAYAI PENGOBATAN SENDIRI

Loading

MabesNews.tv, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara.

Penanganan kasus kecelakaan kerja yang dialami salah seorang pekerja PT Marbau Jaya Indah Raya, tepatnya di Blok E 32 (Cakro), Divisi IV, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), menjadi sorotan.

Pasalnya, pekerja berinisial SS (47) yang mengalami kecelakaan saat menjalankan aktivitas pekerjaan justru mengaku harus menanggung sendiri biaya pengobatannya di Klinik H. Mustajib, Desa Belungkut, Kecamatan Marbau. Padahal, korban diketahui memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain persoalan biaya pengobatan, muncul pula pertanyaan mengenai alasan korban dibawa ke Klinik H. Mustajib di Kecamatan Marbau, bukan ke fasilitas kesehatan atau Puskesmas di Kecamatan Aek Kuo, yang merupakan wilayah lokasi perusahaan.

Berdasarkan keterangan korban saat dikonfirmasi awak media pada 12 November 2026, peristiwa tersebut terjadi ketika dirinya sedang melakukan aktivitas pelangsiran berondolan di Blok E 32, Divisi IV, PT Marbau Jaya Indah Raya.

Saat sepeda motor yang dikendarainya dihentikan untuk menurunkan berondolan yang dibawa, kendaraan tersebut terjatuh. Akibat kejadian itu, paha sebelah kiri korban mengalami luka serius hingga harus mendapatkan sekitar 30 jahitan.

Ironisnya, korban mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk membayar biaya pengobatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugasnya.

Padahal, apabila kecelakaan tersebut memenuhi ketentuan sebagai kecelakaan kerja, pekerja berhak mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

HRD Akui Belum Menerima Laporan

Saat keluarga korban meminta penjelasan kepada pihak perusahaan melalui HRD kebun PT Marbau Jaya, Rahmad Borjes, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya kejadian tersebut.

Menurut keterangan HRD, pihaknya belum menerima laporan dari divisi terkait. Ia mengaku baru mengetahui kejadian itu setelah mendapatkan informasi dari pihak Klinik H. Mustajib.

” Kami belum menerima laporan dari pihak divisi atas kejadian tersebut, dan baru hari ini kami menerima laporan atas kejadian tersebut, itu pun dari pihak Klinik H. Mustajib. Saat ini masih dibuat laporan kronologi kejadiannya,” ujar Rahmad Borjes selaku HRD kebun PT Marbau Jaya.

Ketika ditanyakan mengenai tanggung jawab biaya pengobatan korban, HRD mengarahkan keluarga korban untuk menghubungi bagian K3 perusahaan.

“Bisa telepon bagian K3-nya saja, biar aku kasih nomor teleponnya,” ujar HRD melalui pesan WhatsApp kepada keluarga korban.

Bagian K3 Dinilai Belum Memberikan Penjelasan

Keluarga korban kemudian mencoba menghubungi Teguh Dian Syahputra selaku personel yang menangani bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kebun PT Marbau Jaya.

Namun, melalui pesan singkat WhatsApp, Teguh menyampaikan bahwa persoalan tersebut ditangani oleh penanggung jawab khusus.

“Izin, terkait hal ini sebenarnya ada PIC khusus yang menanganinya. Boleh dihubungi atasan kami langsung,” demikian jawaban Teguh melalui pesan WhatsApp.

Ketika keluarga korban kembali mempertanyakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai personel K3, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai tanggung jawab terhadap biaya pengobatan korban maupun mekanisme penggunaan BPJS Ketenagakerjaan untuk penanganan kecelakaan kerja tersebut.

KC FSPMI Labura Kecam Sikap Perusahaan

Di tempat terpisah, Pimpinan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara mengecam sikap pimpinan perusahaan yang dinilai belum menunjukkan respons maksimal terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

 

Menurut pihak FSPMI, berdasarkan kronologi kejadian, perusahaan seharusnya segera mengambil langkah penanganan dan tidak saling melempar tanggung jawab antarbagian.

 

“Mengenai kejadian yang menimpa salah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, menurut saya pihak perusahaan tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Mereka harus responsif terhadap apa yang terjadi, apalagi perusahaan PT Marbau Jaya saat ini sudah berlabelkan ISPO,” ujar Bung Surya Dayan Pangaribuan, SH.

 

Ia juga mempertanyakan alasan pekerja yang memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus menanggung sendiri biaya pengobatannya.

“Setahu saya, korban memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, pihak perusahaan seharusnya membuat laporan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar hak pekerja dapat diproses sesuai ketentuan. Menurut saya, para pemangku jabatan yang ada di kebun PT Marbau Jaya perlu dievaluasi karena diduga belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Akibatnya, pekerja yang justru menjadi korban,” tambahnya.

Lebih lanjut, melalui pemberitaan ini, KC-FSPMI Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta Ketua DPRD Labuhanbatu Utara, khususnya Komisi B, serta UPT IV Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Labuhanbatu Utara agar turun langsung melakukan pemeriksaan ke lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi para pekerja di lingkungan PT Marbau Jaya, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja sebagaimana mestinya.

FSPMI berharap kejadian serupa tidak terulang dan perusahaan dapat lebih serius menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja.

 

Bersambung…

 

MbN – Supriadi Nst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *