![]()
Mabesnews.tv, TANGERANG, 21 November 2026 – Dugaan penahanan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap mantan pekerja sopir di sebuah perusahaan berinisial KMP yang berdomisili di Jalan Bayur, Tangerang, menuai sorotan.
Persoalan tersebut mencuat setelah seorang mantan sopir angkutan tanah asal Rangkasbitung mengaku belum menerima kembali KTP dan SIM miliknya setelah mengajukan pengunduran diri (resign) dari perusahaan tersebut.
Kepada awak media, korban menceritakan bahwa dirinya memutuskan berhenti bekerja pada 18 November 2026. Keputusan itu diambil lantaran kondisi pekerjaan yang menurut pengakuannya sudah tidak nyaman, ditambah penghasilan yang tidak menentu akibat faktor cuaca.
“Begini kronologinya. Saya mengundurkan diri karena sudah merasa tidak nyaman bekerja. Selain itu, sulit mendapatkan uang karena sering terkendala hujan. Dua hari sebelum mengundurkan diri, saya sudah mengajukan resign kepada pengurus. Namun, saya diminta untuk memeriksa dan menyerahkan unit kendaraan terlebih dahulu. Saya mengikuti arahan tersebut dan mengantarkan mobil ke pool. Awalnya saya mengira KTP dan SIM akan langsung dikembalikan, tetapi ternyata tidak. Ketika saya bertanya apa alasannya SIM ditahan, tidak ada penjelasan yang jelas dari pihak perusahaan. Menurut saya, hal ini cukup aneh,” ungkap korban kepada awak media melalui percakapan WhatsApp, Sabtu (21/11/2026).
Korban mengaku setelah menyerahkan kendaraan dan menyelesaikan proses serah terima unit, dirinya justru diminta menunggu tanpa mendapatkan kepastian mengenai pengembalian dokumen pribadinya.
Menurut keterangannya, waktu tunggu yang semula diperkirakan hanya satu hingga dua hari diduga terus mengalami pengunduran hingga sekitar satu minggu tanpa kepastian.
Karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan, korban akhirnya memutuskan pulang ke Rangkasbitung pada 20 November 2026.
“Benar, saya diminta menunggu, tetapi tidak ada kejelasan. Sementara saya juga harus pulang dan membutuhkan biaya. Akhirnya baru tadi saya pulang karena sudah tidak mendapatkan kepastian. Alhamdulillah, ada teman yang kebetulan melintas di depan pool sehingga saya bisa menumpang sampai Cikande. Bahkan, setelah sampai di Cikande, saya kembali meminta bantuan karena tidak memiliki ongkos. Dari pihak pengurus pun, menurut saya, tidak ada bantuan biaya perjalanan, padahal saya ada tabungan. Sampai saat ini, bahkan tabungan pun belum ada kejelasan,” lanjutnya.
Tidak hanya mempersoalkan pengembalian KTP dan SIM, mantan sopir tersebut juga menyampaikan pengakuan mengenai tabungan selama dirinya bekerja di perusahaan KMP.
Menurut keterangannya, terdapat persoalan dalam pemberian tabungan yang seharusnya menjadi hak pekerja. Saat ditanya awak media apakah tabungan tersebut pernah tidak diberikan, korban membenarkan hal itu.
“Iya, suka tidak dikasihkan,” singkatnya.
Pengakuan tersebut menambah sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan dari pihak manajemen perusahaan. Awak media memandang perlu adanya transparansi mengenai mekanisme pengelolaan tabungan pekerja, pencatatan saldo, serta kepastian pencairan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir.
Selain persoalan dokumen pribadi dan tabungan, korban juga menyampaikan pengakuan lain terkait kelengkapan administrasi kendaraan selama dirinya bekerja di perusahaan tersebut.
Ia mengaku mengemudikan kendaraan tanpa membawa STNK. Bahkan, menurut keterangannya, kendaraan yang digunakan tidak memiliki barcode yang sesuai dengan identitas kendaraan dan diduga menggunakan barcode milik pihak lain.
“Jangankan SIM maupun KTP, STNK juga biasanya tidak pernah saya bawa. Kayak mobil bodong narik tuh. Barcode yang digunakan juga memakai barcode milik orang lain,” tambahnya.
Pernyataan tersebut merupakan pengakuan korban yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk penjelasan dari pihak perusahaan mengenai kelengkapan dokumen kendaraan dan penggunaan barcode yang dimaksud.
Awak media juga menerima dan melihat tangkapan layar percakapan WhatsApp antara korban dengan salah satu staf atau pengurus perusahaan.
Dalam percakapan tersebut, terdapat sejumlah pernyataan yang pada intinya mempertanyakan alasan penahanan SIM serta menyebut bahwa pengembalian dokumen belum mendapatkan persetujuan dari atasan perusahaan.
Salah satu pesan menyebutkan:
“Kenapa jadi saya? Memangnya saya yang menahan SIM? SOP-nya memang seperti itu. Tanya saja kepada Pak Bancin. Memangnya saya yang menyetujui SIM-nya? Intinya, belum mendapatkan persetujuan dari bos.”
Isi percakapan tersebut mengindikasikan adanya dugaan proses persetujuan internal yang menjadi alasan belum dikembalikannya dokumen korban. Namun, maksud dan konteks lengkap percakapan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan.
Persoalan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai prosedur pengelolaan dokumen pribadi pekerja, khususnya ketika hubungan kerja telah berakhir dan proses serah terima kendaraan diklaim telah dilakukan.
Apabila benar KTP dan SIM milik mantan pekerja masih dikuasai perusahaan tanpa alasan yang jelas, kondisi tersebut patut mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak manajemen.
Perusahaan juga perlu menerangkan apakah terdapat ketentuan tertulis atau prosedur internal yang menjadi dasar penahanan dokumen tersebut, termasuk siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pengembaliannya.
Selain itu, manajemen KMP diharapkan memberikan penjelasan mengenai pengelolaan tabungan pekerja, termasuk mekanisme pencatatan, pemberian, dan pencairan saldo yang menjadi hak pekerja.
Terkait pengakuan mengenai administrasi kendaraan, perusahaan juga perlu menjelaskan kelengkapan STNK serta mekanisme penggunaan barcode kendaraan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Pada 21 November 2026, awak media telah menghubungi salah satu staf perusahaan KMP melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait dugaan belum dikembalikannya KTP dan SIM milik mantan sopir tersebut, termasuk alasan penahanan, dasar SOP perusahaan, pihak yang berwenang, serta kepastian waktu pengembalian dokumen.
Selain itu, awak media juga meminta penjelasan mengenai dugaan persoalan administrasi kendaraan, termasuk kelengkapan STNK dan penggunaan barcode kendaraan, serta pengelolaan tabungan pekerja yang disampaikan oleh mantan sopir tersebut.
Hingga berita ini disusun, awak media belum memperoleh keterangan resmi dari manajemen perusahaan KMP terkait dugaan penahanan KTP dan SIM, pengelolaan tabungan pekerja, maupun pengakuan korban mengenai kelengkapan administrasi kendaraan. (Imam/Mail)












Leave a Reply