![]()
MabesNews.tv , JAKARTA, 21 November 2026 — Perdebatan mengenai standar pendidikan pejabat publik kembali menjadi sorotan masyarakat. Sebuah gambar yang beredar di media sosial memuat kritik tajam terhadap perbedaan persyaratan pendidikan antara masyarakat yang ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.
Dalam gambar tersebut tertulis pernyataan:
“Rakyat dituntut tamat sarjana untuk jadi PNS, tapi pejabat yang bikin aturan undang-undang cukup hanya ijazah Paket C. Waras?”
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai standar pendidikan, kualitas kepemimpinan, integritas, serta tanggung jawab moral para pejabat yang diberi kepercayaan untuk mengurus kepentingan rakyat.
### PERSYARATAN PNS DAN ANGGOTA DPR BERBEDA
Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, persyaratan pendidikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak selalu harus bergelar sarjana. Kualifikasi pendidikan ditentukan berdasarkan kebutuhan jabatan dan formasi yang dibuka oleh masing-masing instansi pemerintah.
Bahkan, terdapat sejumlah formasi yang menerima lulusan SMA atau sederajat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa setiap pelamar wajib menyesuaikan kualifikasi pendidikannya dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
Sementara itu, persyaratan pendidikan calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2024.
Artinya, secara hukum, calon anggota legislatif tidak diwajibkan memiliki gelar sarjana untuk dapat mengikuti pemilihan umum.
### PAKET C BUKAN IJAZAH PALSU
Hal lain yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa ijazah Paket C tidak memiliki kedudukan pendidikan yang sah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan yang setara dengan jenjang SMA/SMK.
Penyelenggaraannya tetap harus memenuhi standar pendidikan, proses pembelajaran, dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, lulusan Paket C tidak boleh langsung dianggap tidak layak atau tidak memiliki kemampuan hanya karena menempuh pendidikan melalui jalur kesetaraan.
Pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan yang diakui negara dan memiliki kedudukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
### PUBLIK DESAK TRANSPARANSI IJAZAH ANGGOTA DPR
Isu ini semakin menguat setelah muncul petisi masyarakat yang mendesak keterbukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI.
Pada 17 November 2026, Komisioner KPU Idham Kholik menyatakan bahwa seluruh calon anggota DPR yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.
Berdasarkan data KPU yang diberitakan CNN Indonesia, dari total 580 anggota DPR RI, terdapat:
– 191 orang berpendidikan terakhir SMA atau sederajat.
– 1 orang berpendidikan D3.
– 146 orang berpendidikan S1.
– 168 orang berpendidikan S2.
– 74 orang berpendidikan S3.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pendidikan pencalonan dapat ditelusuri melalui KPU.
Namun, persoalan yang menjadi perhatian masyarakat bukan semata-mata apakah seorang pejabat memiliki gelar sarjana atau hanya ijazah SMA sederajat.
Lebih jauh, publik menginginkan kepastian bahwa setiap pejabat telah memenuhi persyaratan hukum, memiliki integritas, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
### KUALITAS PEJABAT TIDAK CUKUP DIUKUR DARI GELAR
Pendidikan memang penting, tetapi gelar akademik bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang pemimpin.
Seorang pejabat bergelar doktor sekalipun tidak otomatis memiliki integritas dan keberpihakan kepada rakyat. Sebaliknya, seseorang yang hanya memiliki ijazah SMA atau Paket C juga tidak otomatis dianggap tidak mampu menjalankan tugas kenegaraan.
Hal yang seharusnya menjadi ukuran adalah kompetensi, rekam jejak, integritas, kemampuan memahami persoalan bangsa, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.
Namun, apabila masyarakat dituntut memenuhi berbagai persyaratan ketat untuk mendapatkan pekerjaan, sudah sepantasnya pejabat publik juga menunjukkan keterbukaan mengenai riwayat pendidikan dan kapasitas dirinya.
Rakyat tidak boleh hanya dijadikan objek untuk menaati aturan, sementara pejabat yang memiliki kewenangan membuat aturan justru menutup diri dari pertanyaan dan kritik masyarakat.
Perdebatan mengenai ijazah pejabat publik seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
Transparansi bukan ancaman bagi pejabat yang bekerja secara benar. Justru keterbukaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Rakyat tidak sedang meminta semua pejabat harus bergelar sarjana atau doktor. Rakyat hanya menginginkan wakil yang jujur, cerdas, berintegritas, kompeten, dan benar-benar memahami persoalan serta penderitaan masyarakat.
Sebab, jabatan publik bukan tempat untuk membanggakan gelar maupun kekuasaan, melainkan amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
### CATATAN REDAKSI MABESNEWS.COM
Pernyataan yang beredar dalam gambar merupakan bentuk kritik dan opini publik, bukan bukti bahwa anggota DPR tertentu menggunakan ijazah Paket C secara tidak sah.
Persyaratan minimal pendidikan SMA atau sederajat juga tidak boleh disamakan dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu atau tidak sah.
Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen resmi dan mekanisme hukum yang berlaku.
MabesNews.com memandang bahwa transparansi riwayat pendidikan pejabat publik merupakan bagian penting dari akuntabilitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Sumber rujukan: KPU, DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta CNN Indonesia.
Jurnalis: Martinus Kondo














Leave a Reply