MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

Ina Liem Resmi Laporkan Balik Subhan Palal ke Bareskrim, Perseteruan Hukum Terkait Kesaksian di MK Kian Memanas

Loading

MabesNews.tv, JAKARTA – Perseteruan hukum antara konsultan pendidikan Ina Liem dan advokat Subhan Palal semakin memanas. Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, kini Ina Liem mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik Subhan Palal ke Bareskrim Polri.

Ina Liem mendatangi Gedung Bareskrim Polri pada Sabtu malam (21/11/2026), didampingi kuasa hukumnya, Lechumanan. Kedatangan tersebut bertujuan untuk menyampaikan laporan terhadap Subhan Palal sebagai bentuk keberatan atas tuduhan yang sebelumnya dialamatkan kepadanya.

Langkah hukum ini menunjukkan bahwa perselisihan antara kedua pihak belum menemukan titik penyelesaian. Keduanya kini memilih menempuh jalur hukum untuk mempertahankan argumentasi sekaligus membuktikan kebenaran berdasarkan bukti dan fakta yang dimiliki masing-masing.

Usai menyampaikan laporan, pihak Ina Liem menegaskan bahwa langkah tersebut bukan tanpa alasan. Mereka ingin meluruskan persoalan yang berkembang sekaligus membela nama baik dan reputasi profesional Ina yang dinilai telah dirugikan akibat laporan sebelumnya.

### Berawal dari Kesaksian dalam Sidang Mahkamah Konstitusi

Perselisihan ini bermula dari kehadiran Ina Liem sebagai ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 Oktober 2026.

Dalam persidangan tersebut, Ina memberikan keterangan terkait persoalan pendidikan dan dokumen akademik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keterangan yang disampaikannya kemudian menjadi sorotan dan dipersoalkan oleh Subhan Palal. Subhan menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian antara keterangan Ina di persidangan dengan fakta yang dipersoalkan.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi laporan polisi.

Pada 26 Oktober 2026, Subhan Palal secara resmi melaporkan Ina Liem ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Dalam laporannya, Subhan menduga Ina memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ketika menjadi ahli dalam persidangan MK. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742.

Laporan itu membuat nama Ina Liem kembali menjadi perhatian publik, terutama karena persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan seorang pejabat tinggi negara.

### Ina Liem Bantah Tuduhan Subhan Palal

Di sisi lain, Ina Liem tidak menerima tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Pihak Ina menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan dalam persidangan MK bukanlah pernyataan tanpa dasar. Mereka menyebut Ina menggunakan dokumen resmi berupa siaran pers dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) sebagai landasan keterangannya.

Ina juga menekankan bahwa keterangannya tidak dimaksudkan sebagai klaim pribadi mengenai keberadaan fisik ijazah.

Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan antara kedua pihak mengenai substansi keterangan yang disampaikan dalam persidangan tersebut.

Subhan melalui laporannya mempersoalkan dugaan ketidaksesuaian keterangan, sedangkan Ina membela diri dengan menyatakan bahwa keterangannya memiliki dasar dokumen resmi.

Perbedaan pandangan inilah yang kini perlu diuji melalui proses hukum. Penilaian mengenai benar atau tidaknya dugaan tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada pernyataan salah satu pihak, melainkan harus melalui pemeriksaan bukti dan keterangan secara menyeluruh.

### Kuasa Hukum Ina Soroti Perbedaan Tanggal Putusan MA

Selain membantah tuduhan, tim kuasa hukum Ina Liem juga menyoroti persoalan kronologi dalam laporan Subhan Palal.

Mereka mempertanyakan penggunaan Putusan MA Nomor 742 sebagai salah satu dasar pelaporan pada 26 Oktober 2026.

Menurut pihak Ina, terdapat persoalan waktu yang perlu mendapatkan penjelasan karena putusan MA yang dimaksud disebut baru resmi diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Artinya, terdapat selisih empat hari antara tanggal laporan Subhan dan tanggal penerbitan putusan yang dipersoalkan.

Pihak Ina menilai persoalan tersebut perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dasar hukum maupun kronologi peristiwa.

Meski demikian, persoalan mengenai tanggal dan dasar pelaporan tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Penyidik perlu mencermati isi laporan, dokumen yang digunakan, serta hubungan antara putusan MA dan tuduhan yang disampaikan.

### Kedua Pihak Kini Sama-Sama Menempuh Jalur Hukum

Dengan adanya laporan balik dari Ina Liem ke Bareskrim Polri, perselisihan kedua pihak kini memasuki babak baru.

Subhan Palal sebelumnya melaporkan Ina ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, Ina mengambil langkah hukum dengan melaporkan Subhan melalui Bareskrim Polri.

Situasi ini semakin menarik perhatian masyarakat. Publik tentu berharap kepolisian dapat menangani kedua laporan tersebut secara profesional, objektif, dan tidak memihak.

Aparat penegak hukum perlu memeriksa seluruh bukti dan keterangan yang disampaikan masing-masing pihak. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diselesaikan berdasarkan fakta justru berkembang menjadi perang pernyataan di ruang publik.

Di tengah polemik tersebut, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang mengenai substansi kesaksian Ina Liem, dokumen MDIS yang dijadikan dasar, serta persoalan Putusan MA Nomor 742 yang menjadi bagian dari perselisihan.

### Publik Menunggu Pembuktian, Bukan Sekadar Saling Tuduh

Kasus ini menjadi pengingat bahwa memberikan keterangan dalam persidangan merupakan persoalan serius yang harus didasarkan pada fakta dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di sisi lain, setiap orang juga memiliki hak untuk membela nama baiknya apabila merasa dirugikan oleh suatu tuduhan. Namun, penggunaan jalur hukum harus tetap didasarkan pada bukti dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata karena perbedaan pendapat atau kepentingan pribadi.

Karena itu, baik laporan Subhan Palal maupun laporan balik Ina Liem harus diproses secara adil. Tidak boleh ada pihak yang dianggap bersalah sebelum seluruh unsur dan bukti diperiksa sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat kini menantikan bagaimana Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menangani persoalan tersebut. Apakah laporan kedua pihak memiliki dasar hukum yang kuat, atau justru terdapat persoalan lain yang akan terungkap dalam proses pemeriksaan?

Pada akhirnya, kebenaran harus ditentukan melalui bukti dan proses hukum yang transparan, bukan melalui adu klaim, tekanan opini, maupun saling menjatuhkan di ruang publik.

MABESNEWS.COM – Mengawal Informasi, Mengedepankan Fakta, dan Menjunjung Tinggi Prinsip Jurnalistik yang Berimbang.

 

Jurnalis: Martinus Kondo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *