MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

Bagaimana Kompolnas Mendorong Kepastian Hukum Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Polri 2025?

Loading

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum melalui evaluasi capaian kinerja Polri tahun 2025. Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga kepolisian, Kompolnas melakukan berbagai langkah strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan polisi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Evaluasi Capaian Kinerja: Langkah Awal Menuju Kepastian Hukum

Pada Senin (5/1/2026), Kompolnas menggelar presentasi tentang Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA., yang menyampaikan apresiasi kepada jajaran komisioner serta insan media yang selama ini aktif mendukung kinerja Kompolnas.

Arief menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang kinerja Polri. Ia menilai bahwa keberadaan media sebagai mitra kerja sangat penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam paparannya, Arief juga menyebutkan sejumlah peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah hukum nasional. Salah satunya adalah mulai diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tanggal 2 Januari 2026. Ini merupakan momen penting dalam pembaruan hukum nasional. Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi pada aspek hukum acara pidana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Peran Kompolnas dalam Reformasi Kepolisian

Kompolnas monitoring kinerja Polri 2025

Kompolnas juga menantikan rekomendasi strategis dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan menjadi landasan perbaikan tata kelola dan penguatan reformasi di tubuh kepolisian.

Arief menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut akan mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan akuntabilitas, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas SDM Polri. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

Kunjungan Kerja ke Jawa Timur: Memperkuat Pengawasan Eksternal

Kompolnas kunjungan ke Sidoarjo 2025

Selain evaluasi internal, Kompolnas juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polda Jawa Timur, salah satunya di Polresta Sidoarjo pada Rabu (17/9/2025). Tujuan kunjungan ini adalah untuk monitoring dan evaluasi terhadap klarifikasi saran maupun keluhan masyarakat terkait kinerja Polri. Selain itu, Kompolnas juga menyoroti penanganan kasus menonjol, termasuk kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 lalu.

Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Arief Wicakono, menjelaskan bahwa kunjungan ini juga dimaksudkan untuk pengumpulan serta penyusunan database dan rekam jejak perwira menengah (Pamen) hingga perwira tinggi (Pati) Polri. Database ini akan menjadi sarana pemetaan kepemimpinan, memuat hasil assessment, catatan personel, penilaian kinerja, hingga rekam jejak media. Tujuannya untuk memantau, mengawasi, dan mendata calon pimpinan Polri masa depan.

Tantangan dan Peluang di Tahun 2026

Menjelang Tahun 2026, Kompolnas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyongsong tahun baru dengan semangat pembaruan hukum yang berkeadilan dan transparan. Arief menegaskan bahwa kepastian hukum harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil oleh Polri.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah peningkatan kepercayaan publik, pengawasan terhadap tindakan aparat, serta peningkatan kualitas layanan masyarakat. Untuk itu, Kompolnas berkomitmen untuk terus memantau kinerja Polri dan memberikan rekomendasi yang relevan agar institusi tersebut dapat bekerja lebih baik lagi.

Kesimpulan

Evaluasi capaian kinerja Polri tahun 2025 menjadi langkah penting bagi Kompolnas dalam memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Dengan kombinasi antara evaluasi internal, monitoring eksternal, dan kolaborasi dengan media serta masyarakat, Kompolnas berupaya memperkuat kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis, Kompolnas siap menjadi mitra yang andal dalam proses reformasi kepolisian di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *