Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tahun anggaran 2026 telah mengalami kenaikan signifikan. Setelah Komisi III DPR RI menyetujui permintaan tambahan sebesar Rp63,7 triliun, total anggaran yang diajukan Polri naik menjadi Rp173,4 triliun. Angka ini menjadikannya sebagai anggaran tertinggi sepanjang sejarah institusi tersebut. Namun, kenaikan ini juga memicu berbagai pertanyaan terkait alokasi dana dan efektivitas penggunaannya.
Penyebab Kenaikan Anggaran Polri
Kenaikan anggaran Polri tahun 2026 mencerminkan lonjakan sekitar 37 persen dibandingkan pagu anggaran Polri tahun 2025 yang hanya sebesar Rp126,6 triliun. Sebelumnya, Polri mengusulkan anggaran sebesar Rp173,4 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun, pemerintah baru menetapkan pagu indikatif sebesar Rp109,6 triliun, menciptakan kekurangan sebesar Rp63,7 triliun. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).
Rincian Alokasi Anggaran
Dalam paparannya, Asrena Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat menjelaskan rincian alokasi usulan anggaran Polri 2026:
- Belanja Pegawai: Rp64,9 triliun (naik Rp5,5 triliun / 9,32%)
- Belanja Barang: Rp47,6 triliun (naik Rp13,5 triliun / 39,74%)
- Belanja Modal: Rp60,8 triliun (naik Rp27,7 triliun / 83,89%)
Beberapa aspek penting dari alokasi anggaran ini antara lain:
-
Peningkatan Tunjangan dan Gaji
Kekurangan anggaran sebesar Rp4,8 triliun akan digunakan untuk penggajian personel baru dan peningkatan tunjangan kinerja hingga 80 persen bagi anggota Polri dan ASN. -
Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi
Belanja barang yang kurang sebesar Rp13,8 triliun dialokasikan untuk kebutuhan operasional, pemeliharaan sarana teknologi seperti command center, serta pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Selain itu, ada rencana pengembangan dua Kepolisian Daerah (Polda) baru di Papua Tengah dan Papua Barat Daya. -
Modernisasi Alat dan Sarana
Belanja modal yang kurang sebesar Rp45,1 triliun akan digunakan untuk pengadaan kendaraan listrik, kapal pemburu cepat, peralatan pengungkapan kasus narkoba, peningkatan pelayanan ruang khusus, pembangunan Mako Polsek, dan rumah dinas anggota Polri.
Fokus DPR pada Kinerja dan Kesejahteraan Personel
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pihaknya telah menyetujui kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan Polri dan akan memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Ia menambahkan, fokus anggaran Polri tahun 2026 akan diarahkan untuk:
- Penguatan kinerja kelembagaan
- Kesejahteraan anggota dan ASN Polri
- Rekrutmen personel baru
- Infrastruktur teknologi informasi dan alat operasional
Sorotan Publik atas Lonjakan Anggaran
Lonjakan anggaran ini menjadikan Polri sebagai salah satu instansi dengan alokasi tertinggi dalam APBN 2026, menimbulkan sorotan tajam publik terkait akuntabilitas dan efektivitas penggunaannya. Beberapa kalangan menilai, transparansi realisasi anggaran ke depan harus diperkuat, terutama menyangkut peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Ekonom Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyoroti anggaran Polri yang terus naik. Dalam lima tahun terakhir, anggaran Polri naik signifikan, dari Rp 102,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 145,6 triliun pada 2026. “Selain itu, Polri meminta tambahan anggaran Rp 63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Publik mempertanyakan justifikasi tambahan itu karena porsi terbesar adalah belanja barang dan modal area yang rentan korupsi,” ujarnya.
Kesimpulan
Anggaran Polri tahun 2026 yang mencapai Rp145,6 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung modernisasi dan penguatan institusi kepolisian. Namun, kenaikan ini juga memicu berbagai pertanyaan tentang transparansi dan efektivitas penggunaan dana. Dengan tambahan ini, 2026 akan menjadi tahun penentu bagi institusi Polri dalam menguji efektivitas reformasi kelembagaan, baik dalam hal peningkatan profesionalisme, teknologi, maupun integritas pelayanan di tengah sorotan tajam publik dan pengawasan anggaran yang makin ketat.
Leave a Reply