MabesNews.tv, – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim mendapat giliran dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Lima saksi yang dipanggil, yakni Asgianto selaku Bupati PALI, Vera Sari selaku Inspektur Pemkab Muara Enim, Emran Tabrani selaku Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, M. Tarmizi Ismail selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Muara Enim, serta Ratna Pinarti selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Pemkab Muara Enim.
Perkara dugaan suap terkait audit BPK ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Dalam perkara awal tersebut, KPK telah menetapkan dan menahan empat tersangka pada Selasa, 9 Juni 2026, yakni Edison selaku Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Adi Triyadi selaku orang kepercayaan Edison, Abi Nur Wardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, serta Kori Erin Hardi selaku Marketing PT Millennium Solusi Abadi (MSA).
Dalam pengembangannya, KPK kembali menetapkan seorang tersangka dan langsung melakukan penahanan pada Kamis, 2 Juli 2026, yakni Fika Nur Alawi selaku Direktur PT Millennium Solusi Abadi (MSA).
Sementara dalam perkara dugaan suap audit BPK, KPK menetapkan Agus Dewanggara alias Angga dari pihak swasta dan Titin Rita Lestari, ASN BPK Perwakilan Sumatera Selatan, sebagai pihak penerima suap. Keduanya telah ditahan sejak Rabu, 10 Juni 2026.
Adapun dari pihak pemberi suap, KPK menetapkan Edison dan Fika Nur Alawi sebagai tersangka.
(Rilis Media Mabes News/HBL)
Leave a Reply