Mabesnews.tv, BALI — Keluarga Adrianus Wungo, pekerja asal Kodi, Sumba Barat Daya, meminta Polresta Denpasar dan Polda Bali memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di kawasan Sawangan, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Permintaan tersebut dinilai wajar mengingat perkara telah dilaporkan kepada kepolisian dan keluarga membutuhkan kepastian mengenai sejauh mana proses penyelidikan maupun penyidikan telah berjalan.
Salah satu bentuk informasi perkembangan perkara yang diharapkan diberikan kepada pelapor adalah SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan), sesuai tahapan penanganan perkara.
Bagi keluarga, SP2HP bukan sekadar dokumen administratif. Informasi tersebut menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah laporan yang telah disampaikan benar-benar sedang ditindaklanjuti oleh penyidik.
Keluarga mempertanyakan sejumlah hal yang hingga kini membutuhkan kejelasan, antara lain pemeriksaan saksi, pemeriksaan pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian, pengamanan barang bukti, pemeriksaan CCTV maupun rekaman video, hasil pemeriksaan medis atau visum, serta langkah hukum yang telah dan akan dilakukan penyidik.
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan penyidik, melainkan sebagai bentuk permintaan transparansi dari pihak keluarga yang terdampak langsung oleh perkara tersebut.
### Kabar Kondisi Adrianus Harus Dipastikan
Perkara ini juga menjadi perhatian serius karena terdapat informasi mengenai kondisi Adrianus Wungo yang disebut mengalami keadaan serius setelah peristiwa tersebut.
Bahkan, beredar informasi bahwa Adrianus telah meninggal dunia.
Namun, kabar tersebut masih perlu dipastikan berdasarkan keterangan resmi pihak keluarga, pihak berwenang, serta bukti medis. Informasi yang beredar di media sosial tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi korban maupun penyebab kematiannya.
Apabila Adrianus memang telah dinyatakan meninggal dunia secara resmi, penyidik perlu mengungkap secara terang penyebab kematian dan memastikan apakah terdapat hubungan secara hukum maupun medis dengan peristiwa dugaan kekerasan yang dilaporkan.
Hubungan sebab-akibat tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis, keterangan saksi, barang bukti, hasil visum atau pemeriksaan forensik, serta alat bukti lainnya sesuai proses hukum.
Dengan demikian, proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan opini maupun sentimen kelompok.
### Dugaan Keterlibatan Security Juga Diminta Diperiksa
Keluarga juga meminta penyidik memberikan perhatian terhadap informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum security dalam peristiwa tersebut.
Pihak security pada prinsipnya bertugas menjaga keamanan. Karena itu, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan dugaan bahwa terdapat oknum security yang justru terlibat dalam kekerasan, fakta tersebut harus diperiksa secara objektif.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan bukti keterlibatan, hal tersebut juga harus dihormati.
Artinya, tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan. Namun, tidak boleh pula ada pihak yang dilindungi apabila nantinya alat bukti menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana.
Prinsipnya jelas: siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum, dan siapa pun yang tidak terbukti bersalah harus mendapatkan perlindungan hukum.
### Polisi Diminta Tidak Berhenti pada Laporan
Keluarga berharap perkara ini tidak berhenti sebatas laporan atau pemeriksaan awal.
Jika terdapat saksi-saksi yang mengetahui langsung kejadian, mereka perlu diperiksa secara menyeluruh. Rekaman CCTV di sekitar lokasi, video, foto, maupun barang bukti lain yang relevan juga perlu diamankan dan dianalisis apabila memang tersedia.
Pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian juga perlu dimintai keterangan untuk membangun rangkaian peristiwa secara utuh.
Langkah tersebut penting agar penyidik dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang terlibat, bagaimana rangkaian kekerasan berlangsung, serta apakah terdapat hubungan antara peristiwa tersebut dengan kondisi kesehatan Adrianus setelah kejadian.
Keluarga tidak meminta polisi menangkap seseorang secara sembarangan. Keluarga juga tidak meminta seseorang dihukum hanya karena tekanan publik.
Yang diminta adalah penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, objektif, serta berdasarkan alat bukti.
### SP2HP Dinilai Penting bagi Keluarga
Dalam kondisi seperti ini, informasi perkembangan perkara menjadi sangat penting bagi keluarga korban.
Mereka membutuhkan jawaban mengenai tahapan penanganan perkara yang telah dilakukan dan langkah apa yang sedang ditempuh berikutnya.
Karena itu, Polresta Denpasar dan Polda Bali diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan perkara kepada pelapor atau pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan dan tahapan penanganan perkara.
Kejelasan tersebut sekaligus dapat mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Sebab, ketika informasi resmi minim, ruang publik sering kali dipenuhi informasi yang belum tentu benar.
Polisi memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjelaskan perkembangan perkara berdasarkan fakta penyidikan tanpa harus membuka informasi yang memang bersifat rahasia atau dapat mengganggu proses hukum.
### Jangan Sampai Muncul Kesan Hukum Tidak Berjalan
Kasus ini juga mendapat perhatian karena Adrianus disebut sebagai pekerja asal Kodi, Sumba Barat Daya, yang berada di Bali untuk bekerja.
Namun, penanganan perkara tidak boleh didasarkan pada asal daerah korban maupun pihak yang dilaporkan.
Hukum harus berdiri di atas fakta dan alat bukti.
Tidak boleh muncul kesan bahwa perkara menjadi lambat hanya karena korban merupakan pekerja pendatang. Sebaliknya, proses hukum juga tidak boleh diarahkan untuk menghukum seseorang hanya karena adanya tekanan dari kelompok atau daerah tertentu.
Keadilan tidak mengenal suku, daerah asal, status sosial, maupun latar belakang seseorang.
Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan. Jika seseorang tidak terbukti terlibat, maka tidak boleh dipaksakan menjadi tersangka.
Prinsip tersebut justru menjadi ukuran profesionalitas aparat penegak hukum.
### Polda Bali dan Polresta Denpasar Diminta Terbuka
Keluarga Adrianus kini menunggu jawaban sederhana tetapi sangat penting:
Sudah sampai di mana proses penanganan perkara tersebut?
Apakah saksi telah diperiksa? Apakah CCTV telah ditelusuri? Apakah bukti-bukti telah diamankan? Apakah pihak-pihak yang disebut dalam laporan telah dimintai keterangan? Bagaimana perkembangan pemeriksaan medis? Dan langkah hukum apa yang akan dilakukan selanjutnya?
Pertanyaan tersebut selayaknya dijawab melalui mekanisme resmi dan sesuai kewenangan penyidik.
Jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan terdapat pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana, maka proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, jika suatu dugaan tidak terbukti, kepolisian juga perlu menjelaskannya berdasarkan hasil penyelidikan atau penyidikan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga dapat melihat bahwa proses hukum berjalan berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum.
### Seruan untuk Mengawal, Bukan Menghakimi
Kasus Adrianus Wungo perlu dikawal, tetapi pengawalan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum.
Tidak boleh ada provokasi antarsuku, tidak boleh ada penghakiman melalui media sosial, dan tidak boleh ada pihak yang dinyatakan sebagai pelaku sebelum proses hukum membuktikannya.
Yang harus didorong adalah agar aparat bekerja secara maksimal dan keluarga memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara melalui jalur resmi.
Polresta Denpasar dan Polda Bali diminta memberikan SP2HP kepada pelapor atau pihak yang berhak menerimanya sesuai perkembangan perkara.
Setiap dugaan keterlibatan harus diusut berdasarkan alat bukti. Seluruh saksi dan pihak yang relevan perlu diperiksa. CCTV dan barang bukti yang tersedia perlu ditelusuri.
Apabila kondisi serta penyebab kematian Adrianus telah dikonfirmasi secara resmi, pemeriksaan medis dan hukum harus dilakukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya.
Dan apabila penyidikan menemukan adanya pihak yang bertanggung jawab, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Keluarga Adrianus tidak meminta perlakuan istimewa.
Mereka hanya meminta kepastian bahwa laporan yang telah dibuat tidak berhenti di atas meja dan bahwa proses hukum benar-benar berjalan.
Pada akhirnya, ukuran keadilan bukan hanya terletak pada diterimanya sebuah laporan polisi, tetapi juga pada bagaimana laporan tersebut ditindaklanjuti, bagaimana bukti dikumpulkan, bagaimana setiap pihak diperiksa secara objektif, dan bagaimana keluarga mendapatkan kepastian mengenai proses hukum.
Keadilan untuk Adrianus Wungo harus dikawal dengan hukum, bukan dengan emosi.
Liputan: MABESNEWS.COM
Penulis: Martinus Kondo
Leave a Reply