PAGAR ALAM — MabesNews.tv, Menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah, Kota Pagar Alam, yang disebut mencapai sekitar Rp18,5 miliar.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan serta informasi dan laporan yang diterima dari masyarakat, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian antara nilai anggaran, proses pengadaan, serta barang yang direalisasikan.
Tim Media Mabes News juga menerima informasi mengenai dugaan adanya keterlibatan sejumlah oknum dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan pengadaan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Perbedaan antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan kondisi, jumlah, spesifikasi, maupun kualitas Alkes yang diterima menjadi salah satu hal yang dinilai perlu ditelusuri secara transparan.
Pengadaan Alkes dengan nilai belasan miliar rupiah pada dasarnya ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, setiap tahapan penggunaan anggaran perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, hingga penerimaan dan pemanfaatan barang.
Atas adanya dugaan kejanggalan tersebut, Tim Media Mabes News mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk KPK RI serta Kejaksaan di wilayah Sumatera Selatan, untuk melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Pemeriksaan diharapkan dapat dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti, sehingga dapat diketahui secara jelas apakah terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran pengadaan Alkes tersebut atau tidak.
Tim Media Mabes News juga berharap pihak RSUD Besemah maupun Pemerintah Kota Pagar Alam dapat memberikan klarifikasi dan informasi yang terbuka mengenai penggunaan anggaran pengadaan Alkes senilai sekitar Rp18,5 miliar tersebut.
Langkah tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan anggaran kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pagar Alam.
Rilis Tim Media
HBL
Leave a Reply