- MabesNews.tv, Persoalan BBM di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) ini benar-benar sudah sangat mencekik rakyat kecil. Harga BBM eceran disebut-sebut tembus Rp100 ribu, tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, sampai kapan persoalan seperti ini dibiarkan terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas?
Fredy Malo kini menagih suara 35 anggota DPRD SBD. Dan menurut saya, pertanyaan ini sangat pantas dilontarkan kepada para wakil rakyat yang terhormat.
Kalian itu sebenarnya wakil rakyat atau wakil oligarki???
Ketika rakyat kesulitan mendapatkan BBM, ketika masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak hanya untuk membeli bahan bakar, mengapa suara 35 anggota DPRD SBD justru terkesan tidak terdengar?
Apa gunanya menjadi wakil rakyat kalau persoalan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat seperti ini saja tidak disikapi secara serius?
Jangan hanya lantang berbicara ketika kepentingan politik sedang membutuhkan suara. Jangan hanya sibuk dengan urusan masing-masing, sementara rakyat yang kalian wakili harus berjuang menghadapi mahalnya harga BBM.
Rakyat memilih kalian bukan untuk duduk diam menyaksikan penderitaan masyarakat. Kalian diberikan mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan persoalan distribusi BBM tidak merugikan masyarakat kecil.
JANGAN-JANGAN ADA OKNUM YANG IKUT BERMAIN DI BALIK PENGUMPULAN BBM INI?
Saya juga ingin mempertanyakan satu hal yang tidak boleh dianggap sepele.
Jangan sampai justru ada oknum-oknum yang memiliki kekuasaan, kedudukan, atau pengaruh, termasuk jika ada yang berasal dari lingkungan anggota DPRD sendiri, yang diduga ikut bermain di balik pengumpulan dan distribusi BBM ini.
Sekali lagi, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab melalui pemeriksaan dan bukti, bukan tuduhan bahwa anggota DPRD tertentu sudah terbukti terlibat.
Namun, kalau persoalan BBM terus berulang, stok sulit diperoleh masyarakat, sementara harga eceran semakin mencekik, maka wajar jika publik mempertanyakan siapa sebenarnya yang bermain di balik persoalan ini.
Siapa yang mengumpulkan BBM dalam jumlah besar? Dari mana asal BBM tersebut? Ke mana disalurkan? Siapa yang menikmati keuntungan dari penjualan kembali dengan harga tinggi? Apakah pengawasan distribusi selama ini benar-benar berjalan atau justru ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu?
Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi korban, sementara pihak-pihak yang diduga bermain di belakang layar justru tidak pernah tersentuh.
Kalau memang tidak ada oknum pejabat atau anggota DPRD yang terlibat, buktikan melalui pengawasan yang terbuka dan penelusuran yang serius. Tetapi, jika nantinya ditemukan bukti keterlibatan siapa pun, jangan ada yang dilindungi hanya karena jabatan, kedekatan, atau kepentingan politik.
Hukum jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan dan uang.
35 ANGGOTA DPRD SBD, MANA SUARA KALIAN???
Saya mau bertanya langsung kepada 35 anggota DPRD SBD: apakah kalian tidak melihat bagaimana masyarakat sekarang kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang wajar?
Apakah kalian tidak mendengar keluhan rakyat yang setiap hari harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membeli BBM?
Ataukah persoalan ini dianggap bukan urusan kalian?
Kalau memang ini bukan persoalan yang harus diperjuangkan oleh DPRD, lalu apa sebenarnya tugas kalian sebagai wakil rakyat?
DPRD memang bukan aparat penyidik, tetapi kalian mempunyai fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk meminta penjelasan pemerintah daerah, memanggil pihak-pihak terkait melalui mekanisme yang berlaku, serta mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan.
Panggil pihak Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Buka persoalan ini secara terang-benderang. Telusuri bagaimana distribusi BBM berjalan dan mengapa masyarakat harus menghadapi harga eceran yang begitu memberatkan.
Jangan hanya diam! Jangan tunggu sampai persoalan ini semakin parah baru kalian mulai bersuara.
Rakyat tidak membutuhkan banyak alasan. Rakyat membutuhkan tindakan nyata.
JANGAN SAMPAI KALIAN HANYA BERANI BERSUARA SAAT KEPENTINGAN POLITIK MEMANGGIL!
Terus terang, publik berhak mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat ketika persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat justru tidak mendapatkan respons yang memadai.
Jangan sampai ketika musim politik tiba, suara rakyat dicari ke mana-mana. Tetapi setelah duduk di kursi DPRD, penderitaan rakyat justru seolah-olah tidak terdengar.
Ingat, BBM bukan hanya soal bensin untuk kendaraan. BBM berkaitan langsung dengan kehidupan nelayan, sopir, pedagang, petani, dan masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan mereka pada transportasi dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ketika harga BBM naik, ongkos transportasi bisa ikut naik. Biaya distribusi barang dapat meningkat. Pada akhirnya, masyarakat kecil lagi yang harus menanggung beban.
Sebab itu, jangan anggap persoalan BBM ini sebagai masalah biasa. Persoalan ini sudah sangat mencekik rakyat kecil dan membutuhkan keberanian semua pihak untuk menyelesaikannya.
JADI, KALIAN WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL OLIGARKI???
Pertanyaan ini saya lontarkan bukan tanpa alasan. Ketika rakyat membutuhkan suara dan keberanian para wakilnya, justru muncul pertanyaan besar mengenai ke mana keberpihakan itu diarahkan.
Kalau kalian benar-benar wakil rakyat, tunjukkan keberpihakan itu melalui tindakan. Gunakan fungsi pengawasan DPRD untuk membongkar persoalan distribusi BBM, mendorong pemeriksaan terhadap dugaan penimbunan, dan memastikan siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab.
Jangan malah membiarkan rakyat terus berteriak sendirian.
Bedebah kalian kalau memang sengaja memilih diam ketika rakyat sedang susah! Jangan jadikan jabatan sebagai tempat mencari kenyamanan sendiri, sementara masyarakat yang memberikan mandat kepada kalian harus menanggung penderitaan akibat persoalan yang tak kunjung selesai.
Kalau merasa sudah bekerja, silakan buka kepada publik apa yang sudah kalian lakukan. Apa langkah konkret DPRD SBD? Apa hasil pengawasannya? Apa yang sudah diperjuangkan untuk memastikan BBM tersedia dan distribusinya berjalan sesuai ketentuan?
Rakyat berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar janji dan alasan.
Fredy Malo sudah menagih suara 35 anggota DPRD SBD. Sekarang masyarakat juga berhak menagih bukti keberpihakan kalian.
JANGAN HANYA MINTA SUARA RAKYAT SAAT PEMILIHAN, TETAPI MENGHILANG KETIKA RAKYAT MEMBUTUHKAN PEMBELAAN!
#BBMSBD #DPRDSumbaBaratDaya #SuaraRakyat #UsutDistribusiBBM #KeadilanUntukRakyat
Jurnalis Martinus Kondo
Leave a Reply