Oleh: Dr. Nursalim, M.Pd.
Ketua APEBSKID Provinsi Kepulauan Riau
MabesNews.tv, Pernyataan Prof. Dr. Ir. Hardinsyah mengenai perlunya pengawasan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut mendapat perhatian sekaligus kajian kritis. Jika guru diarahkan untuk mencium atau mencicipi makanan sebelum diberikan kepada siswa, pertanyaannya adalah: apakah cara tersebut benar-benar mampu menjamin makanan bebas dari bahaya pangan?
Sebagai seorang ahli gizi, tentu Prof. Hardinsyah memahami bahwa keamanan pangan tidak dapat ditentukan hanya melalui indra penciuman dan pengecapan. Tidak semua kontaminasi biologis, kimiawi, maupun toksin dapat dikenali dari bau dan rasa. Karena itu, keamanan makanan membutuhkan sistem pengawasan yang profesional dan berlapis.
Di sinilah saya ingin bertanya dengan tegas: di mana pertimbangan ilmiahnya ketika guru justru ditempatkan sebagai penyaring terakhir makanan MBG? Dan sebagai seorang akademisi yang memahami dunia pendidikan, di mana pertimbangan terhadap beban tugas dan keselamatan guru?
Guru memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan membimbing peserta didik. Mereka bukan ahli keamanan pangan, bukan petugas laboratorium, dan bukan pihak yang bertanggung jawab atas proses produksi makanan. Jika terjadi dugaan keracunan, yang harus dilakukan adalah menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, pengolahan, sanitasi, penyimpanan, suhu, pengemasan, distribusi hingga makanan diterima di sekolah.
Jangan sampai ketika terjadi masalah, guru yang berada di ujung rantai justru menjadi pihak pertama yang dipersoalkan. Guru bahkan dapat menjadi korban dari makanan yang sama dengan siswa. Karena itu, keselamatan guru juga harus menjadi bagian dari sistem perlindungan dalam pelaksanaan MBG.
Kritik ini bukan untuk menyerang pribadi atau gelar akademik siapa pun. Justru seorang profesor harus terbuka terhadap kritik ilmiah. Gagasan yang menyangkut keselamatan jutaan anak dan tenaga pendidik harus diuji berdasarkan ilmu pengetahuan, data, SOP, dan bukti lapangan—bukan sekadar asumsi.
Pemerintah perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan MBG. Jangan terjadi tumpang tindih tanggung jawab sehingga ketika makanan bermasalah, guru dan sekolah yang menjadi sasaran.
MBG harus bergizi, aman, dan bermartabat. Guru jangan dijadikan kambing hitam. Perbaiki sistemnya, perjelas tanggung jawabnya, dan utamakan keselamatan siswa serta guru.
Leave a Reply