TAMBOLAKA, MABESNEWS.TV – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi sorotan. Keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh BBM, antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta dugaan penjualan BBM oleh pengecer dengan harga jauh di atas harga resmi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan tata kelola distribusi energi di wilayah tersebut.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut antrean kendaraan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan ekonomi, transparansi distribusi, serta akses masyarakat terhadap bahan bakar dengan harga terjangkau.
Marthinus Mone Kaka, yang akrab disapa Martin, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi distribusi BBM di Sumba Barat Daya. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya terus menanggung beban akibat persoalan distribusi yang belum memperoleh penyelesaian secara menyeluruh.
Menurut Martin, ketika masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite di SPBU, sementara BBM dilaporkan dijual oleh pengecer dengan harga sangat tinggi, pemerintah dan pihak terkait harus memberikan penjelasan secara terbuka.
“Bagaimana mungkin masyarakat kecil harus mengeluarkan uang hingga Rp60.000 sampai Rp80.000 per liter untuk mendapatkan BBM, sementara BBM bersubsidi seharusnya membantu meringankan beban ekonomi rakyat?” ujar Martin.
Ia mempertanyakan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi apabila masyarakat yang membutuhkan justru mengalami kesulitan untuk memperolehnya.
BBM Sulit Didapat di SPBU, Harga di Pengecer Diduga Melambung
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kesenjangan antara ketersediaan BBM di SPBU dan harga yang harus dibayar masyarakat melalui pengecer.
Martin meminta pemerintah dan Pertamina menelusuri penyebab kondisi tersebut, apakah berkaitan dengan keterbatasan pasokan, keterlambatan distribusi, peningkatan permintaan, atau kemungkinan penyalahgunaan penyaluran.
Menurutnya, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan data dan bukti agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
“Apakah pasokan BBM yang dikirim ke Sumba Barat Daya sudah sesuai kebutuhan masyarakat? Apakah penyalurannya tepat sasaran? Dan apakah pengawasan terhadap BBM bersubsidi sudah berjalan sebagaimana mestinya?” pertanyaannya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai kondisi pasokan, realisasi distribusi, serta langkah pengawasan yang dilakukan pihak terkait.
Pemerintah Daerah dan Pertamina Diminta Bertindak Nyata
Martin mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, dan instansi terkait guna memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan BBM.
Pertamina juga diminta memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan, jadwal pengiriman, alokasi, dan realisasi penyaluran BBM di wilayah Sumba Barat Daya.
Sementara itu, aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan BBM bersubsidi, maupun praktik penjualan yang melanggar ketentuan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan ketika persoalan BBM kembali mencuat,” tegas Martin.
Jangan Hanya Tertibkan Masyarakat Kecil, Awasi Seluruh Rantai Distribusi
Martin juga menyoroti pentingnya pengawasan yang menyeluruh dan tidak diskriminatif.
Menurutnya, penertiban memang diperlukan, tetapi pengawasan tidak boleh hanya diarahkan kepada masyarakat kecil atau pengguna kendaraan yang mengantre di SPBU.
Pemeriksaan harus mencakup seluruh rantai distribusi sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari pasokan, pengangkutan, penyaluran, pengelolaan SPBU, hingga dugaan penjualan kembali BBM secara tidak sah.
“Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi sasaran penertiban, sementara kemungkinan persoalan yang lebih besar dalam tata kelola distribusi justru tidak ditelusuri secara transparan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, pihak yang terbukti melanggar harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.
Kelangkaan BBM Berdampak pada Perekonomian Masyarakat
Persoalan distribusi BBM dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat Sumba Barat Daya.
Petani membutuhkan bahan bakar untuk menunjang kegiatan pertanian, nelayan memerlukannya untuk melaut, sementara pedagang bergantung pada transportasi untuk mendistribusikan barang dagangan.
Begitu pula guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat di wilayah terpencil yang membutuhkan kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Apabila harga BBM meningkat tajam di tingkat pengecer, biaya transportasi dan distribusi barang berpotensi ikut naik.
Kondisi tersebut dapat menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Karena itu, Martin meminta pemerintah memandang persoalan BBM sebagai masalah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, bukan sekadar persoalan antrean kendaraan.
Lima Tuntutan Marthinus Mone Kaka
Menyikapi kondisi tersebut, Martin menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait:
1. Transparansi distribusi BBM. Pertamina diminta memberikan informasi mengenai alokasi, pasokan, jadwal pengiriman, dan realisasi penyaluran BBM di Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
2. Langkah nyata pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya diminta memperkuat koordinasi dan pengawasan guna memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi.
3. Pengusutan dugaan penyimpangan. Aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti setiap indikasi penimbunan, pelangsiran, maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi berdasarkan bukti yang sah.
4. Evaluasi pelayanan SPBU. Pengelola dan pihak berwenang diminta memastikan pelayanan SPBU berjalan tertib, transparan, adil, dan sesuai ketentuan.
5. Perlindungan hak masyarakat. Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Rakyat Tidak Meminta Belas Kasihan, tetapi Menuntut Haknya
Martin menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Sumba Barat Daya.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika persoalan menjadi viral atau mendapat perhatian publik. Pemerintah harus mampu memberikan solusi melalui kebijakan yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta langkah nyata di lapangan.
Pertamina juga diharapkan memberikan informasi berdasarkan data agar masyarakat mengetahui kondisi distribusi BBM yang sebenarnya.
Sementara itu, aparat penegak hukum diminta bekerja secara profesional, objektif, dan tidak tebang pilih apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Masyarakat Sumba Barat Daya membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia, distribusinya berjalan sesuai aturan, dan harga di lembaga penyalur resmi mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Diam Tertindas atau Bangkit Melawan!”
Kalimat tersebut menjadi seruan Martin dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait persoalan BBM di Sumba Barat Daya.
Ia menegaskan bahwa menyuarakan hak masyarakat bukan berarti melawan pemerintah, melainkan bagian dari kontrol sosial yang bertujuan mendorong perbaikan pelayanan publik.
Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait.
Kini, masyarakat menantikan penjelasan dan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pertamina, pengelola SPBU, serta aparat penegak hukum.
Jangan sampai persoalan distribusi BBM terus berulang dan semakin membebani kehidupan masyarakat.
“BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jangan biarkan persoalan distribusi menghambat rakyat memperoleh kebutuhan energi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Martin.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pertamina, dan pengelola SPBU terkait keluhan tersebut belum dicantumkan. Redaksi perlu meminta konfirmasi untuk memastikan kondisi pasokan, harga, dan dugaan penyimpangan yang disampaikan.
Marthinus Mone Kaka (Martin)
Suara Kritis untuk Keadilan dan Kepentingan Rakyat Sumba Barat Daya.
Jurnalis: Martinus Kondo
#MABESNEWS #BBMUntukRakyat #SaveSBD #KeadilanEnergi #SumbaBaratDaya #SuaraRakyat
Leave a Reply