![]()
MABESNEWS.TV, LABUHANBATU UTARA, SUMATERA UTARA – Dugaan pengabaian tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menjadi sorotan di lingkungan perkebunan PT Marbau Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara.
Seorang pekerja berinisial SS (47), yang mengalami kecelakaan kerja di Blok E 32 (Cakro), Divisi IV, PT Marbau Jaya, mengaku harus menanggung sendiri biaya pengobatan akibat luka yang dialaminya saat menjalankan aktivitas pekerjaan.
Informasi tersebut diperoleh awak media saat melakukan konfirmasi pada 12 November 2026.
Berdasarkan keterangan korban, peristiwa itu terjadi ketika dirinya sedang melakukan aktivitas pelangsiran berondolan di Blok E 32 Divisi IV. Saat sepeda motor yang dikendarainya dihentikan untuk menurunkan berondolan, kendaraan tersebut tiba-tiba terjatuh.
Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius pada paha kaki sebelah kiri hingga harus mendapatkan sekitar 30 jahitan.
Ironisnya, korban mengaku biaya pengobatan akibat kecelakaan tersebut harus ditanggung menggunakan biaya pribadi. Padahal, insiden itu terjadi ketika dirinya sedang menjalankan tugas sebagai pekerja di lingkungan perusahaan.
Saat dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, pihak Human Resources Development (HRD) PT Marbau Jaya melalui Rahmad Borjes mengaku belum menerima laporan dari pihak divisi terkait kecelakaan kerja tersebut.
“Kami belum menerima laporan dari pihak divisi atas kejadian tersebut. Baru hari ini kami menerima laporan, itu pun dari pihak Klinik H. Mustajib. Saat ini masih dibuat laporan kronologi kejadiannya,” ujar Rahmad Borjes selaku HRD Kebun PT Marbau Jaya.
Ketika ditanyakan mengenai tanggung jawab biaya pengobatan korban, Rahmad Borjes justru mengarahkan awak media untuk menghubungi bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Bisa telepon bagian K3 saja, biar saya kasih nomor teleponnya, karena K3 ada bagiannya,” ujarnya.
Awak media kemudian mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Teguh Dian Syahputra, personel yang menangani bidang K3 di lingkungan PT Marbau Jaya, melalui pesan WhatsApp.
Namun, dalam jawabannya, Teguh menyampaikan bahwa terdapat penanggung jawab khusus (PIC) yang menangani persoalan tersebut dan mengarahkan awak media untuk menghubungi atasannya.
“Izin, terkait hal ini sebenarnya ada PIC khusus, Pak. Bapak boleh menghubungi atasan kami langsung,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Ketika kembali ditanyakan mengenai fungsi dan tanggung jawabnya sebagai personel yang menangani K3, Teguh belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan mengenai kepastian penanganan biaya pengobatan korban maupun mekanisme pemberian jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
### KC FSPMI Kecam Sikap Perusahaan
Di tempat terpisah, Pimpinan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Labuhanbatu Utara, Surya Dayan Pangaribuan, S.H., mengecam sikap pimpinan perusahaan yang dinilai kurang responsif terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
Menurutnya, berdasarkan kronologi kejadian, perusahaan seharusnya segera mengambil langkah penanganan dan tidak saling melempar tanggung jawab kepada bagian lain.
“Mengenai kejadian yang menimpa salah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, menurut saya pihak perusahaan tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Mereka harus responsif terhadap apa yang terjadi, apalagi kejadian tersebut berlangsung di area kerja perusahaan. Terlebih, PT Marbau Jaya saat ini sudah berlabel ISPO,” tegas Surya Dayan Pangaribuan.
Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, korban diduga telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Yang saya dengar, korban memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, pihak perusahaan seharusnya tinggal membuat laporan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar hak korban dapat diproses sesuai ketentuan. Menurut saya, para pemangku jabatan di lingkungan Kebun PT Marbau Jaya perlu dievaluasi karena persoalan seperti ini menyangkut perlindungan dan keselamatan pekerja,” imbuh pria yang akrab disapa Bung Dayan tersebut.
Lebih lanjut, KC FSPMI Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta Ketua DPRD Labuhanbatu Utara, khususnya Komisi B, serta UPT IV Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Labuhanbatu Utara agar turun langsung melakukan pemeriksaan ke lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap pekerja, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami dari KC FSPMI Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Utara, khususnya Komisi B, serta UPT IV Wasnaker agar melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Kami ingin para pekerja di perkebunan PT Marbau Jaya mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagaimana mestinya,” tandasnya.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius pihak perusahaan dan instansi terkait. Sebab, keselamatan pekerja bukan sekadar persoalan administrasi internal, melainkan kewajiban yang harus menjadi prioritas setiap perusahaan.
Supriadi Nst.














Leave a Reply