MabesNews.TV

Media Siber Mabes RI

Umum

Korban Curanmor Apresiasi Polda Metro Jaya, Mobil Berhasil Ditemukan dalam Operasi Berantas Jaya 2026

mabesnews 0

Loading

MabesNews.tv, JAKARTA – Korban pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Vian Jonatha, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya setelah mobil miliknya berhasil ditemukan dalam pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026.

Vian, yang bekerja sebagai HRGA di sebuah perusahaan swasta, menceritakan kronologi hilangnya kendaraan tersebut. Menurutnya, pada hari kejadian ia meminta sopir perusahaan untuk mengisi daya (charging) mobil listrik yang nantinya akan digunakan menjemput direktur di bandara.

“Setelah sopir berangkat untuk mengecas mobil, dia masih sempat menghubungi saya untuk mengonfirmasi bahwa setelah selesai mengecas akan langsung menuju bandara menjemput direktur. Awalnya komunikasi masih berjalan lancar, tetapi setelah pukul 18.00 WIB nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi dan keberadaan kendaraan pun tidak diketahui,” ujar Vian.

Menyadari mobil tersebut hilang, Vian segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Petamburan. Peristiwa pencurian terjadi pada 9 Juli 2026, dan kendaraan berhasil ditemukan oleh jajaran kepolisian pada bulan yang sama.

Atas keberhasilan tersebut, Vian mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang telah bekerja cepat mengungkap kasus tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah berhasil menemukan kendaraan saya. Seluruh prosesnya juga tidak dipungut biaya,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (31/7/2026), mengungkapkan bahwa Operasi Berantas Jaya 2026 yang digelar pada 4–18 Juli 2026 berhasil mengungkap 769 kasus kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor.

 

Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 729 tersangka. Sebanyak 705 tersangka dilakukan penahanan, sedangkan 24 lainnya tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

“Dari seluruh pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 729 tersangka, terdiri dari 705 tersangka dilakukan penahanan dan 24 tersangka tidak dilakukan penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Dekananto.

 

Ia menjelaskan, para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (begal), hingga berbagai kejahatan jalanan lainnya. Dari total tersangka yang diamankan, sebanyak 35 orang merupakan residivis, sedangkan 694 lainnya merupakan pelaku yang belum pernah menjalani hukuman atas tindak pidana serupa.

Keberhasilan Operasi Berantas Jaya 2026 menjadi bagian dari upaya Polda Metro Jaya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain mengungkap ratusan kasus dan menangkap para pelaku, kepolisian juga berhasil mengembalikan sejumlah barang bukti hasil kejahatan kepada pemilik yang sah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

 

Related Story
Umum
Kebijakan Wajib TOEFL Internal untuk Wisuda Perlu Dikaji Ulang, Kampus Diminta Tidak Membuat Aturan yang Melampaui Ketentuan Nasional Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026 – Kebijakan sejumlah perguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswa mengikuti tes TOEFL hanya di pusat bahasa kampus sebagai syarat mengikuti wisuda kembali menjadi perhatian. Sejumlah kalangan akademisi menilai bahwa kebijakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak proporsional bagi mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memang diberikan otonomi akademik untuk menyelenggarakan pendidikan, menetapkan kurikulum, dan menyusun persyaratan akademik. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap kebijakan harus tetap mengacu pada asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kebijakan internal tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., memimpin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sejak 19 Februari 2025. Kantor kementerian beralamat di Gedung D, Kompleks Kementerian Pendidikan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Hingga saat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek) tidak menerbitkan peraturan yang mewajibkan seluruh mahasiswa Indonesia mengikuti tes TOEFL hanya di pusat bahasa kampus masing-masing. Peraturan nasional memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk menetapkan standar akademik, tetapi tidak mengharuskan sertifikat TOEFL berasal dari lembaga internal kampus. Artinya, apabila mahasiswa memperoleh sertifikat TOEFL dari lembaga yang kredibel dan diakui sesuai standar yang ditetapkan perguruan tinggi, maka penerimaan atau penolakannya harus didasarkan pada peraturan akademik yang sah, bukan semata-mata karena sertifikat tersebut diterbitkan di luar kampus. Para pakar hukum pendidikan menilai bahwa kebijakan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti TOEFL hanya di kampus berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak memiliki dasar yang jelas dalam statuta, peraturan akademik, atau keputusan rektor. Perguruan tinggi tidak boleh membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif, tidak transparan, atau membatasi hak mahasiswa tanpa alasan akademik yang objektif. Dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia, setiap perguruan tinggi juga wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, administratif, dan hukum. Apabila terdapat mahasiswa yang merasa dirugikan karena kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau diterapkan secara sewenang-wenang, mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan perguruan tinggi, senat akademik, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sesuai wilayahnya, atau menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mendapatkan pembinaan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu ditegaskan pula bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara khusus memberikan sanksi kepada kampus hanya karena mewajibkan TOEFL internal. Namun, apabila suatu perguruan tinggi menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak memenuhi standar penjaminan mutu, kementerian dapat melakukan pembinaan, evaluasi, hingga menjatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi di Indonesia diharapkan memahami bahwa otonomi kampus bukan berarti bebas membuat aturan di luar koridor hukum. Kebijakan mengenai TOEFL sebagai syarat wisuda harus berorientasi pada peningkatan mutu lulusan, bukan menjadi persyaratan yang membatasi hak mahasiswa tanpa dasar hukum yang jelas. Kampus yang menerapkan kebijakan tersebut sebaiknya memastikan bahwa aturan tersebut tertuang secara resmi dalam peraturan akademik, disosialisasikan secara terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Redaksi).
mabesnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *