Mabesnews.tv-Medan-Pemerintah pusat perlu segera merealisasikan bantuan kepada korban banjir bandang di Aceh yang terjadi bulan November 2025. Soalnya hingga saat ini masih banyak korban belum menerima bantuan tersebut yang hampir 1 tahun lamanya.
Para korban sangat berharap agar pemerintah pusat segera menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Aceh terutama di sejumlah desa dalam Kabupaten Bireuen.
Harapan itu disampaikan tokoh masyarakat Aceh, Dr Saifuddin AW, SE,SH,MH menjawab awak media ini di Medan, Selasa 15/9/2026 seputar realisasi bantuan pemerintah pusat untuk korban banjir di Aceh.
Dia sangat menyayangkan bantuan yang semestinya secepatnya disalurkan kepada para korban, namun masih hingga saat ini masih terkatung-katung sehingga banyak korban terkesan sudah jenuh menanti realisasi bantuan dari pemerintah pusat itu.
Sebelumnya Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis,ST dalam pertemuan Diskusi Strategis Kewilayahaan Pulau Sumatera bersama Anggota DPD RI Sub Wilayah Sumatera I di Batam Kepulauan Riau, Jumat 11/9/2026 antara lain Pemkab Bireuen memperjuangkan percepatan pemulihan pasca banjir yang melanda wilayahnya.
Seperti dilansir Serambinews.com, Bupati Mukhlis meminta perhatian dan intervensi pemerintah pusat untuk pemulihan jembatan, jalan, tanggul, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta penanganan warga berdampak.
Pemkab Bireuen berharap DPD RI asal Sumatera,bkhususnya Aceh, mengawal aspirasi tersebut ke pemerintah pusat demi mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan ekonomi warga.
Tak hanya itu Saifuddin AW lebih dikenal dengan panggilan Ustadz Didin ini juga mengakui harga bahan kebutuhan pokok di Aceh seperti beras dan LPG 3 Kg cukup mahal dibanding di Medan.
Bayangkan lanjut Ustadz Didin, harga beras berkualitas di Aceh mencapai Rp19 ribu per kg dan elpiji 3 kg antara Rp22 ribu hingga Rp25 ribu. Itu belum lagi harga kebutuhan lainnya seperti gula pasir, cabai merah Rp60 ribu per kg. Tingginya harga bahan kebutuhan pokok sangat menyulitkan masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhannya.
Melihat kondisi tersebut pemerintah perlu mestabilkan kembali harga bahan.kebutuhan pokok tersebut terutama harga beras yang terus melonjak di Aceh setiap saat.
Seharusnya jika pemerintah menyatakan sekarang swasembada pangan tentu harga beras pasti terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkas Ustadz Didin yang juga Ketua Bidang Hukum DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara ini.(bay)
Leave a Reply