MABESNEWS.TV |Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), menjadi momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kehadiran Rocky Gerung dalam sidang kabinet untuk pertama kalinya sejak dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Rocky Gerung dilantik Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026 bersama sejumlah tokoh lainnya. Kehadirannya dalam Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjadi perhatian karena forum tersebut bertepatan dengan dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan pemberitaan Tribunnews.com, Rocky tiba di Istana Kepresidenan dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang. Ia terlihat datang bersamaan dengan anggota Wantimpres lainnya, Margarito Kamis dan Bambang Soesatyo.
Saat dimintai komentar oleh awak media mengenai keikutsertaannya dalam sidang kabinet perdana, Rocky tidak memberikan penjelasan panjang. Ia justru menekankan pentingnya evaluasi terhadap pemerintahan yang telah berjalan selama dua tahun.
“Ini juga perdana urgensinya karena 2 tahun jadi harus dievaluasi,” ujar Rocky, sebagaimana dikutip Tribunnews.com.
Gestur Rocky Jadi Sorotan, Tak Sebut Nilai Secara Terbuka
Ketika ditanya mengenai penilaiannya terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Rocky memberikan respons singkat sembari memperagakan gestur love sign dengan kedua tangannya.
“Saya kasih nilai..,” ujarnya.
Namun, Rocky tidak menyebutkan angka maupun penilaian secara eksplisit. Karena itu, gestur tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bentuk dukungan penuh, kritik, ataupun penilaian tertentu terhadap kinerja pemerintah.
Respons singkat tersebut menjadi bagian yang menarik perhatian dalam pemberitaan mengenai sidang kabinet kali ini. Meski demikian, penilaian substantif Rocky terhadap capaian pemerintahan belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan gestur dan pernyataan singkatnya.
Dua Tahun Pemerintahan, Momentum Mengukur Capaian dan Kekurangan
Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026 berlangsung dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Forum ini menjadi kesempatan bagi Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk meninjau pelaksanaan program pemerintah, kinerja kementerian dan lembaga, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi.
Evaluasi dua tahun pemerintahan idealnya tidak hanya bertumpu pada keberhasilan menjalankan program, tetapi juga mengukur dampaknya bagi masyarakat. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta efektivitas penggunaan anggaran negara.
Publik juga berkepentingan mengetahui apakah program-program prioritas pemerintah telah mencapai sasaran, berjalan tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Di sisi lain, penilaian terhadap kinerja pemerintahan harus didasarkan pada data yang dapat diuji, indikator yang jelas, serta perbandingan antara target dan realisasi. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pernyataan politik atau seremoni, melainkan menghasilkan perbaikan kebijakan yang terukur.
Catatan Redaksi: Evaluasi Harus Terukur dan Terbuka
Pernyataan Rocky Gerung mengenai pentingnya evaluasi menjadi pengingat bahwa perjalanan dua tahun pemerintahan perlu dilihat secara objektif. Pemerintah patut memperoleh apresiasi atas capaian yang terbukti, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik atas kebijakan yang belum memenuhi harapan masyarakat.
Kehadiran Rocky sebagai anggota Wantimpres juga menempatkannya dalam posisi yang menarik untuk diamati publik. Namun, efektivitas peran tersebut tidak cukup diukur dari kehadiran dalam sidang kabinet atau respons singkat kepada wartawan, melainkan dari kualitas pertimbangan, masukan, dan kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran bukan sekadar penanda waktu. Momentum ini menjadi kesempatan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kekurangan, dan memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
MABESNEWS.TV menegaskan, evaluasi pemerintahan harus berpijak pada fakta, data, dan kepentingan publik. Apresiasi perlu diberikan secara proporsional, sedangkan kritik harus tetap mendapat ruang sebagai bagian dari kontrol demokratis.
Jurnalis Martinus Kondo
Leave a Reply