MabesNews.tv, Rupanya kritik saya terkait penertiban BBM bersubsidi di Sumba Barat Daya mendapat perhatian serius. Saya ditelepon oleh seorang wartawan senior lokal yang sangat saya kenal. Selama ini kami sering sejalan dalam menyikapi persoalan sosial dan mengkritik kebijakan pemerintah. Tetapi untuk persoalan ini, ternyata pandangan kami berbeda.
Dalam percakapan itu, saya ditanya, “Ada bukti transfer soal Rp6 juta itu?” Pertanyaan tersebut berkaitan dengan dugaan uang “pelicin” yang saya soroti. Saya juga diingatkan soal etika dan berbagai hal lainnya. Terus terang, saya keberatan kalau pembicaraan hanya berpusat pada cara saya mengkritik, sementara dugaan penyimpangannya tidak ikut didorong untuk diperiksa.
Wartawan senior tentu boleh mempertanyakan dasar tulisan saya. Tetapi saya berharap ketajaman yang sama juga diarahkan kepada pihak yang melakukan penertiban. Apakah sudah ditanyakan mengapa kendaraan diamankan lalu dilepas? Bagaimana penyelesaiannya? Apakah ada pembayaran? Kalau ada, untuk apa dan mana bukti resminya?
Lebih mengecewakan lagi, dalam percakapan tersebut disampaikan bahwa postingan saya dianggap mengganggu proses penertiban BBM bersubsidi. Saya juga diberi tahu bahwa ada pihak yang menanyakan di mana saya tinggal saat ini. Ketika saya meminta kejelasan siapa pihak tersebut dan atas nama siapa pertanyaan itu disampaikan, identitasnya tidak disebutkan.
Lalu, apa hubungannya tempat tinggal saya dengan dugaan yang sedang saya kritik? Yang perlu dijelaskan adalah pelaksanaan penertiban dan dugaan pembayaran Rp6 juta itu. Pertanyaan tentang keberadaan saya justru menimbulkan tanda tanya baru: sebenarnya apa yang hendak dijawab?
Kalau memang ada aparat yang merasa keberatan dengan tulisan saya, silakan berikan klarifikasi atau hubungi saya secara langsung dan terbuka. Jelaskan bagian mana yang dianggap keliru, lalu tunjukkan dasar penjelasannya. Kenapa pertanyaan tentang keberadaan saya harus disampaikan melalui wartawan tanpa kejelasan siapa yang bertanya?
Kepada wartawan senior tersebut, saya berharap Bapak tidak sekadar meneruskan keberatan terhadap tulisan saya. Tolong telusuri juga substansi persoalannya. Pengalaman Bapak akan jauh lebih berguna bagi masyarakat jika dipakai untuk menggali fakta, menguji keterangan, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewenangan.
Saya mau Polres SBD bekerja secara profesional. Kalau kalian bekerja dengan benar, saya siap memberikan apresiasi. Saya sudah melakukannya sebelumnya. Tetapi apresiasi itu tidak membuat saya harus diam ketika muncul informasi mengenai dugaan penyimpangan.
Soal bukti, tentu penting. Saya tidak mengatakan dugaan pembayaran Rp6 juta itu sudah terbukti. Justru karena masih berupa dugaan, saya meminta pemeriksaan dan klarifikasi. Bukti transfer dapat menjadi salah satu bukti, tetapi keterangan saksi, percakapan, serta dokumen penindakan dan pelepasan kendaraan juga perlu ditelusuri.
Kalau informasi itu keliru, jelaskan dengan bukti. Kalau benar, proses siapa pun yang terlibat. Jangan berhenti pada pertanyaan apakah saya mempunyai bukti transfer, lalu mengabaikan kemungkinan adanya informasi lain yang bisa diperiksa.
Saya juga keberatan jika etika hanya dibicarakan ketika masyarakat menyampaikan kritik. Aparat yang menjalankan kewenangan harus dituntut untuk jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kalau penyalahgunaan tugas terbukti, pelanggaran itulah yang harus ditindak dengan tegas.
Saya tetap akan menjaga agar dugaan tidak saya nyatakan sebagai fakta yang sudah terbukti. Tetapi saya juga tidak akan mengendurkan tuntutan pemeriksaan. Kritik terhadap dugaan penyimpangan jangan langsung dianggap mengganggu penertiban. Penertiban yang profesional semestinya mampu menjawab pertanyaan masyarakat secara terbuka.
Percakapan tersebut membuat saya merasa bahwa tulisan saya mulai diperhatikan oleh pihak-pihak yang saya kritik. Namun, saya belum bisa memastikan adanya pemantauan atau intimidasi, maupun menyimpulkan siapa yang berada di balik pertanyaan tentang tempat tinggal saya. Karena itulah, saya meminta kejelasan, bukan membangun tuduhan baru.
Sikap saya tetap sama: saya mendukung penertiban yang benar dan mengkritik dugaan penyimpangan. Apresiasi kemarin tidak menghapus hak saya untuk bertanya hari ini. Masyarakat membutuhkan pelayanan BBM yang adil dan aparat yang dapat dipercaya.
Tolong jawab persoalannya. Klarifikasi dugaan Rp6 juta itu, buka proses penindakannya, dan periksa jika ada indikasi pelanggaran. Yang masyarakat butuhkan adalah bukti keseriusan, bukan pertanyaan tentang di mana orang yang mengkritik tinggal!
Jurnalis:Martinus Kondo
Sumber informasi: Anis ole
Leave a Reply